Terkait Soal Dugaan Mark-up Proyek di UPT PSDA, Polres Asahan Selidiki Kepala UPT

Medan, SSOL – Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melayangkan surat kepada Gubernur Sumatera Utara terkait soal proyek yang diduga mark-up di Unit Pelaksana Tehnis (UPT) Dinas PSDA, Cipta Karya dan Tata Ruang Asahan Labuhan Batu tahun 2014 sampai dengan tahun 2017.

Surat yang dikirim Polres Asahan tersebut, meminta bantuan agar Gubsu memberikan dokumen kontrak dan BA untuk kegiatan belanja pengadaan kontruksi jalan Desa Rawang Pasar V DusunXI Kecamatan Rawang Panen Arga kabup[aten Asahan yang bersumber dari dana APBD provinsi Sumatera Utara tahun  anggaran 2014 yang dikelola oleh Dinas Tarukim Provinsi Sumatera Utara UPT Labuhan Batu-Asahan.

Kemudian belanja modal jalan Irigasi dan jaringan pengadaan jalan kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan yang bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2016, yang dikelola oleh Dinas Tarukim Provinsi Sumut UPT Asahana – Labuhan Batu.

Selain  itu juga proyek kegiatan belanja modal pengadaan kontruksi jalan kawasan perkotaan Kisaran Kabupaten Asahan yang bersumber dari dana APBD Provinsi Sumut tahun 2016 yang dikelola oleh Dinas Tarukim Provinsi Sumut UPT Asahan-Labuhan Batu tahun anggaran 2016.

Dalam surat yang disampaikan Polres Asahan tersebut, bahwa pihak Kepolisian meminta kelengkapan administrasi guna pengusutan lebih lanjut terhadap proyek tersebut. Permintaan yang disampaikan pihak kepolisian terkait pengangkatan yang bersangkutan sebagai kepala UPT Dinas PSDA, Cipta Krya dan tataruang Asahan Labuhan Batu tahun 2014 sampai dengan tahun 2017.

Selain yang akan diperiksa berkas kepala UPT, juga SK pengangkatan Bendahara Pengeluaran, PPTK, Pengawas lapangan di UPT tersebut. Kemudian  dokumen kontrak terhadap proyek tersebut, termasuk dokumen penawaran  dokumen addendum dan laporan realisasi hasil pekerjaan atas ketiga proyek yang dilaksanakan oleh dinas.

Penyelidik Polres Asahan terus mendalami keterlibatan sejumlah pejabat dikantor itu. Guna pengusutan terhadap kasus ketiga proyek yang mencapai miliaran rupiah dari total keseluruhan terhadap pekerjaan yang dimulai sejak tahun 2014 dan 2017.

Sementara itu, sejumlah pejabat di Dinas PSDA, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara belum dapat dikonfirmasi. Sedangkan Kepala Dinas Lukmanul Hakim saat akan dikonfirmasikan diruang kerjanya tidak berada ditempat. Salah seorang staf mengatakan sedang mengikuti rapat di kantor Gubernur, Namun ketika di konfirmasi dikantor Gubernur tidak ada dilaksanakan rapat ataupun pertemuan dengan Dinas Tarukim sebagaimana yang dibsebutkan staf di Dinas PSDA yang tidak bersedia menyebutkan jatidirinya.

Menanggapai sinyalemen yang terjadi di Dinas PSDA Cipta Karya danTata Ruang Provinsi Sumatera Utara tersebut mulai mendapat sorotan dari berbagai elemen masyarakat diantaranya LP2KN Sumatera Utara bidang pemberdayaan masyarakat Ali Nurdin. Menurutnya instansi terkait harus transparan dalam memberikan keterangan kepada pihak kepolisian. Sebagaimana surat yang disampaikan pihak Kepolisian Asahan tentang permintaan dokumen kepada Gubsu tersebut harus direspon Gubsu secara serius.

Untuk pengusutan, harus ada keseriuasan dari instansi terkait terutama Gubernur Sumatera Utara HT Erri Nuradi, agar dapat mengambil tindakan terhadap bawahannya. Sedangkan Kepala Dinas PSDA, Cipta Karya dan Tata Ruang harus lebih respon terhadap hal itu, sebab pengusutan dari kepolisian akan jelas memeriksa sejumlah pejabat dinas itu, terangnya.

Rafl Tanjung