Terkait Polemik di  DPRD, KNPI dan Karang Taruna  Ancam Mobilisasi Masya, Desak Anggota Dewan Turun Dari Jabatan.

Padangsidimpuan. SSOL-Elemen kepemudaan yang tergabung di dua lembaga besar yakni, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Karang Taruna ( KT ), mengecam sikap anggota DPRD Padangsidimpuan yang bertele-tele membentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

“Kami minta anggota dewan yang terhormat agar lebih mengutamakan kepentingan rakyat daripada pribadi dan kelompok,” tegas Ketua Forum Pengurus Karang Taruna Kota Padangsidimpuan Robbi A. Napitupulu, SH. Jumat (14/11).

Dijelaskan Robbi, DPRD itu refresentasi rakyat di daerah, maka bekerjalah demi kepentingan rakyat. Jangan sampai rakyat jenuh dan kemudian menuntut semua anggota DPRD mundur.

“Tunjukkanlah etika yang pro rakyat, jangan mengutamakan kepentingan pribadi maupun kelompok. Harap diingat, tenggat waktu pengesahan APBD tahun anggaran 2020 itu tak sampai dua pekan lagi ,” jelas Robbi, saat dikonfirmasi awak Media, jum’at ( 14 / 11 / 2019 ) di Padangsidimpuan, Sumatera Utara.

Terkait pembentukan AKD yang penuh dengan dinamika dan kejadian tidak terpuji, ia sangat menyesalkannya. Termasuk sikap seorang Wakil Ketua yang terkesan mendorong terjadinya kubu-kubuan di DPRD Padangsidimpuan.

Menurutnya, oknum tersebut seharusnya menyatukan perbedaan dan memahamkan bahwa ada agenda besar yang menunggu di depan, yakni pengesahan APBD 2020 yang harus tuntas di tanggal 30 Nopember 2019.

.“Karang Taruna akan perjuangkan kepentingan rakyat. Jika polemik DPRD masih berlanjut, kami tidak akan diam. Persoalan AKD saja tidak tertuntaskan, bagaimana pula dengan persoalan yang lebih besar lagi nantinya, ” cetus ketua Karang Taruna Kota Padangsidimpuan.

Tampak jua Kekesalan yang diungkapkan Ketua KNPI Kota Padangsidimpuan Andi Lumalo Harahap. Dia merasa kesal, anggota DPRD bersiteru karena jabatan di AKD. Bukannya bersiteru demi kepentingan rakyat, seperti anggaran pembangunan dan lain hal yang pro rakyat.

“Jika persiteruan antar kubu ini berlanjut, yang rugi bukan hanya rakyat, tetapi juga anggota DPRD yang tidak akan gajian enam bulan. Karena tidak mengesahkan APBD tahun 2020 paling lambat 30 Nopember 2019, sementara itu, issu yang kita dengar di lapangan…, bahwa salah seorang unsur Pimpinan atau Wakil ketua DPRD, katanya telah siap memberikan pinjaman uang kalau pun sekiranya anggota DPRD Kota Padangsidimpuan tidak gajian, issue ini bisa saja membuat kegaduhan di kota kita ini. . ., ” jelasnya.

Terakhir, Ketua KNPI dan Ketua Karang Taruna mengultimatum anggota DPRD. Mereka akan ajak masyarakat membuat mosi tidak percaya kepada anggota DPRD Padangsidimpuan. “Kita siap memobilisasi dan memfasilitasi masyarakat untuk mendesak anggota DPRD mundur dari jabatannya,” kata mereka.

Martin Gabe.