Terkait Perkara Merek dan Indikasi Geografis Penasehat Hukum Terdakwa Sampaikan Nota Keberatan

MEDAN, SSOL- Penasehat  Hukum terdakwa Diana Evapora Siburian sampaikan nota keberatan (eksepsi), dalam kasus dugaan tindak pidana tentang merek dan  indikasi Geografis pada persidangan di Pengadilan Negeri Kelas I khusus Medan Jl Pengadilan Medan, Rabu (21/11/2018).

Nota pembelaan yang disampaikan penasehat hukum terdakwa terdiri dari Jonathan Samosir, SH, Mampe Hutabarat, SH, TM Ivan Doli Situmorang, SH setebal 16 halaman itu pada prinsipnya menolak atas dakwaan dan tuntutan Jaksa Penutut Umum (JPU) yang disampaikan Rabu yang lalu oleh   JPU  Maria Tartigan, SH.

Dari nota pembelaan setebal 16 halaman itu, pada point ke 4 disebutkan bahwa Jaksa Penutut Umum, salah menerapkan hukum. Menurutnya bahwa surat dakwaan JPU merupakan dakwaan dengan uraian  yang tidak jelas dan tidak lengkap. Karena JPU sebutnya sejak awal dalam membuat surat dakwaan ini tanpa berdasarkan kepada hasil pemeriksaan audit sebagaimana yang termaktub dalam berkas perkara.

Dijelaskannya lagi bahwa JPU mengabaikan fakta yang terungkap dari hasil penyidikan yang termaktub dalam berkas perkara ini (BAP) yaitu fakta bahwa terdakwa sehari-hari menjabat  sebagai puncuk pimpinan  Gereja Pentakosta yang sah. Sehingga atas dasar hasil pemeriksaan atau kesaksian siapa, jelas Penasehat Hukum terdakwa.

Selain itu, jelasnya JPU dalam dakwaannya mengatakan terdakwa menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain  untuk barang/jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagang sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang RI no. 20 tahun 2016 pasal 100 ayat (2)  tentang merek dan indikasi geografis.

Karena faktanya sejak tahun 1941 Gereja Pentakosta didirikan orangtua terdakwa sudah memakai lambang dan mempergunakan lambang ataupun logo Gereja Pentakosta tersebut. Dan lambang itu telah menjadi merek umum Gereja Pentakosta di Indonesia sesuai dengan pasal 20 huruf  f undang-undang RI no. 16 tahun 2016, jelas dinyatakan merek umum tidak bisa didaftarkan.

Bahwa karena dakwaan JPU sangat spekulatif sehingga tidak cermat, tidak jelas  dan tidak lengkap vide pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHAP dalam membuat surat dakwaan maka surat dakwaan JPU dapat dikategorikan kabur dan tidak jelas (obscur libel).

Dalam nota pembelaan tersebut, PH terdakwa juga menjelaskankedudukan dan perananan terdakwa bahwa EV. Diana Evapora Siburian, STh, adalah merupakan puncuk pimpinan Gereja Pentakosta yang sah vide putusan Pengadilan Negeri Siantar nomor 34/Pdt.G/2012 PN-PMS tertanggal 25 Maret 2013 Jo. Putusan Perngadilan Tinggi Medan no. 148/PDT/2013/PT.Mdn tertanggal 12 Agustus 2013 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI nomor 3060/PDT/2013 tertanggal 25 Maret 2015 Jo. Putusan peninjauan kembali (PK) npmor 497/PK/PDT/2015 tanggal 16 Maret 2016.

Berdasarkan hal terrsebut, maka secara mutatis mutandis berhak menggunakan logo/lambang Gereja Pentakosta tersebut. Oleh karena itu, Penasehat Hukum terdakwa meminta kepada majelis hakim yang menyindangkan perkara tersebut agar menerima nota  keberatan (eksepsi) terdakwa sebagaimana yang telah disampaikan dan dibacakan dalam persidangant ersebut.

Selain itu, juga menyatakan surat dakwaan penutut umum nomor reg. Perkara : PDM-107/Euh2/10/2018 sebagai dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum atau harus dibatakan atau setidak-tidaknya, tidak dapat diterima. Kemudian juga menyatakan perkara Aquo tidak diperiksa  lebih lanjut. Nota keberatan (eksepsi) juga ditandatngan tim penasehat hukum terdakwa.

Rafli