TERKAIT NELAYAN KECIL SULIT MENDAPATKAN BBM SUBSIDI, LPPKN ANGKAT BICARA.

Tanjungbalai – SSO- Kondisi Nelayan kecil atau tradisional kota Tanjungbalai saat ini sangat kesulitan untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar Bersubsidi, pasalnya  minyak bersubsidi jenis solar yang diperuntukkan bagi nelayan kecil diduga diselewengkan ke nelayan industri dengan ukuran 30 GT keatas.

Hal ini seperti apa yang diungkapkan salah seorang nelayan pukat jereng  merasa sulit untuk mendapatkan bahan bakar minyak bersubsidi, semenjak makin banyaknya kapal-kapal industri yang masuk ke tanjungbalai.

“kami sangat sulit mendapatkan minyak dek, apalagi makin banyaknya kapal-kapal frezer ketanjungbalai, ungkap salah seorang nelayan yg keberatan namanya dituliskan” ujarnya

Menyikapi hal ini, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Pemantau Penggunaan Keuangan Negara (LPPKN) Kota Tanjungbalai angkat bicara, “terkait persoalan minyak solar bersubsidi yang diduga kuat diselewengkan oleh pihak-pihak tertentu sangat mengusik hati nurani kita, karena banyak diantara nelayan-nelayan skala kecil dengan ukuran 30 GT kebawah sangat kesulitan untuk mendapatkan minyak solar bersubsidi, kuat dugaan kita, diselewengkan ke kapal-kapal industri, untuk itu kita minta pihak polres tanjungbalai dan danlanal untuk segera menyikapi persoalan ini”, katanya kepada SSOL.(27/09).

Sesuai dengan Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 Bab 11 ketentuan pidana Pasal 55 tentang Kejahatan Tata Niaga BBM “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000, (enam puluh miliar rupiah)” Sambungnya

Kemudian Perpres Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan Pendistribusian dan Harga Jual Eceren Bahan Bakar Minyak bahwa nelayan yang memperoleh minyak solar bersubsidi adalah Usaha Perikanan yakni nelayan yang menggunakan kapal ikan indonesia dengan ukuran maksimum 30 GT kebawah yang terdaftar di kementerian kelautan perikanan SKPD Propinsi / Kab/ Kota yang membidangi perikanan dan Verifikasi dan surat rekomondasi dari pelabuhan perikanan atau SKPD Propinsi /Kabupaten / Kota yang membidangi perikanan sesuai dengan kewenangannya masing-masing”  tutup Ketua LPPKN Hermansyah Chainago.

Untuk mengetahui informasi secara berimbang, awak media SSOL telah menghubungi Kepala Dinas Perikanan Bapak Ir.Nefri Siregar melalui Aplikasi Whatshap, untuk meminta tanggapan terkait sulitnya nelayan kecil mendapatkan BBM bersubsidi, namun sampai berita ini diterbitkan SSOL belum mendapatkan balasan apapun.

Faisal SS