Tegakkan Perda no 41 thn 2003 dan Perda no 08 thn 2005, Walikota Padangsidimpuan di harap harus tegas ” jangan tebang pilih ” Padangsidimpuan. Pemerintah Kota Padangsidimpuan kerahkan personil Satpol PP, Dishub Kota Padangsidimpuan, dan Dinas Perdagangan Kota Padangsidimpuan untuk menjalankan perda nomor 41 Tahun 2003 tentang peruntukan penggunaan jalan di Kota Padangsidimpuan Dan Perda Nomor 08 Tahun 2005 Tentang Penataan & Pembinaan pedagang Kaki Lima, Senin (20/1 / 2020 ) Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara. Langkah tersebut merupakan bentuk konsistensi pemerintah untuk menertibkan fungsi-fungsi fasilitas umum, terutama dipusat kota agar tidak semrawut. Sebelumnya, Pemko Padangsidimpuan juga telah berulang kali melakukan penertiban dipusat pasar kota Padangsidimpuan tersebut. Yang di lengkapi Sebanyak 36 Personil Satpol PP, 20 Personil Dishub, serta Dinas Perdagangan turun ke jalan-jalan disekitaran Pusat Pasar Raya Sangkumpal Bonang, yaitu Jl. MH Thamrin, Jl. Patrice Lumumba. Wakil Walikota Padangsidimpuan, Ir. H Arwin Siregar menghimbau para personil untuk menggunakan cara-cara yang humanis dan kekeluargaan sehingga nantinya tidak menimbulkan pertikaian pada saat penegakan perda dimaksud. Kadis Perdagangan Kota Padangsidimpuan Ir. Ridoan Pasaribu menghimbau agar pedagang yang berjualan di trotoar dan di depan toko untuk segera menempati tempat-tempat berjualan yang telah disediakan pemerintah. “Adapun pasar Raya Sangkumpal Bonang, Pasar Inpres Dalihan Natolu Sadabuan, Pasar Inpres Saroha siap menampung para pedagang kaki lima”, kata kadis perdagangan . Beberapa barang dagangan terpaksa harus diamankan Satpol PP, sebab beberapa pedagang enggan untuk memindahkan jualannya dari trotoar yang merupakan hak pejalan kaki. Di tempat terpisah, salah seorang warga yang tidak mau di sebut identitasnya, menyampaikan kan. ” Hal yang di jalankan oleh pemerintah kota ini memang sangat baik sekali, namun sangat di sayangkan . . . , Pemko kayaknya picik mata sebelah dalam menjalankan aturan yang berlaku tersebut, pasalnya masih banyak para pedagang maupun pihak pihak yang tak bertanggung jawab atas pemakaian badan jalan atau trotoar jalan, ( dengan nada kesal ia mengatakan ) . . . . tuh liat aja sendiri tampilan depan Balerong batu ( pajak batu ) kok suka suka nya aja berjualan di situ makin kumuh lagi nampak itu. . . bukan makin cantik, bukan itu aja tuh di arah sadabuan sampai ke untemanis liat aja sendiri . . . . ” Ujar nya saat di jumpai di lopo samping BRI cabang Padangsidimpuan, Senin ( 20 / 01 / 2020 ). Ia, menambahkan.., ” Kira nya pihak Pemko Padangsidimpuan jangan terlalu berbaik hati lah kepada oknum yang memiliki posisi / jabatan, kalau alasannya dia cari makan, kami juga rakyat kecil ini cari makan serta biaya hidup dan biaya sekolah anak anak kami . . . Maklum lah pak bos janganlah tebang pilih dalam menegakkan Perda tu . . .” Pintanya. Pengirim berita, Martin Gabe.

Padangsidimpuan.SSOL.COM-Pemerintah Kota Padangsidimpuan kerahkan personil Satpol PP, Dishub Kota Padangsidimpuan, dan Dinas Perdagangan Kota Padangsidimpuan untuk menjalankan perda nomor 41 Tahun 2003 tentang peruntukan penggunaan jalan di Kota Padangsidimpuan Dan Perda Nomor 08 Tahun 2005 Tentang Penataan & Pembinaan pedagang Kaki Lima, Senin (20/1 / 2020 ) Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara.

Langkah tersebut merupakan bentuk konsistensi pemerintah untuk menertibkan fungsi-fungsi fasilitas umum, terutama dipusat kota agar tidak semrawut.

Sebelumnya, Pemko Padangsidimpuan juga telah berulang kali melakukan penertiban dipusat pasar kota Padangsidimpuan tersebut. Yang di lengkapi Sebanyak 36 Personil Satpol PP, 20 Personil Dishub, serta Dinas Perdagangan turun ke jalan-jalan disekitaran Pusat Pasar Raya Sangkumpal Bonang, yaitu Jl. MH Thamrin, Jl. Patrice Lumumba.

Wakil Walikota Padangsidimpuan, Ir. H Arwin Siregar menghimbau para personil untuk menggunakan cara-cara yang humanis dan kekeluargaan sehingga nantinya tidak menimbulkan pertikaian pada saat penegakan perda dimaksud.

Kadis Perdagangan Kota Padangsidimpuan Ir. Ridoan Pasaribu menghimbau agar pedagang yang berjualan di trotoar dan di depan toko untuk segera menempati tempat-tempat berjualan yang telah disediakan pemerintah.
“Adapun pasar Raya Sangkumpal Bonang, Pasar Inpres Dalihan Natolu Sadabuan, Pasar Inpres Saroha siap menampung para pedagang kaki lima”, kata kadis perdagangan .

Beberapa barang dagangan terpaksa harus diamankan Satpol PP, sebab beberapa pedagang enggan untuk memindahkan jualannya dari trotoar yang merupakan hak pejalan kaki.

Di tempat terpisah, salah seorang warga yang tidak mau di sebut identitasnya, menyampaikan kan. ” Hal yang di jalankan oleh pemerintah kota ini memang sangat baik sekali, namun sangat di sayangkan . . . , Pemko kayaknya picik mata sebelah dalam menjalankan aturan yang berlaku tersebut, pasalnya masih banyak para pedagang maupun pihak pihak yang tak bertanggung jawab atas pemakaian badan jalan atau trotoar jalan, ( dengan nada kesal ia mengatakan ) . . . . tuh liat aja sendiri tampilan depan Balerong batu ( pajak batu ) kok suka suka nya aja berjualan di situ makin kumuh lagi nampak itu. . . bukan makin cantik, bukan itu aja tuh di arah sadabuan sampai ke untemanis liat aja sendiri . . . . ” Ujar nya saat di jumpai di lopo samping BRI cabang Padangsidimpuan, Senin ( 20 / 01 / 2020 ).

Ia, menambahkan.., ” Kira nya pihak Pemko Padangsidimpuan jangan terlalu berbaik hati lah kepada oknum yang memiliki posisi / jabatan, kalau alasannya dia cari makan, kami juga rakyat kecil ini cari makan serta biaya hidup dan biaya sekolah anak anak kami . . . Maklum lah pak bos janganlah tebang pilih dalam menegakkan Perda tu . . .” Pintanya.

Martin Gabe.