Sidang Lanjutan Tamin Sukardi, Jaksa Akan hadirkan Saksi Ahli

Medan, SSOL – Jaksa Penuntut Umum (JPU)  Salman dan kawan-kawan dari tim Kejaksaan Agung akan menghadirkan saksi Ahli dalam sidang lanjutan dalam kasus sengketa lahan melibatkan terdakwa Tamin Sukardi yang digelar di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Medan, pada Senin (4 Juli 2018) mendatang.

Sidang yang digelar majelis hakim, diketuai Wahyu Prasetio Wibowo, SH, MH  dengan anggota Sontan Marauke Sinaga, SH, MH dan Merii Ourba, SH, MH,  juga dihadiri tim penasehat hukum terdakwa Tamin Sukardi dari Advokad Suhardi, SH dan kawan-kawan.

Dalam persidangan  Senin, (28/5-2018) kemarin tim jaksa sudah menghadirkan para saksi dari Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPB) Sumut. Diantara saksi yang dihadirkan adalah Supardi, merupakan mantan sekretaris tim B Plus.

Dalam kesaksiannya Supardi  mengatakan bahwasannya BPN sudah bisa menerbitkan Surat Hak Milik (SHM) karena telah dimohonkan orang yang berhak atas lahan 106 hektar berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun tidak dilakukan karena BPN masih melakukan penelitian atas SK Menteri BUMN soal lahan tersebut.

“BPN sebenarnya sudah bisa mengeluarkan SHM disana atas putusan PK itu yang Mulia, ” ungkap Supardi dalam kesaksiannya dihadapan majelis hakim yang diketuai Wahyu Prasetyo Wibowo.

Supardi merupakan satu dari empat saksi dari Badan Pertanahan Negara (BPN) yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung dalam sidang lanjutan dugaan penyelewengan aset dengan terdakwa Tamin.

Di persidangan, Supardi juga menjelaskan bahwa lahan 106 hektar dikawasan perkebunan Helvetia memang sudah lama tidak dikelola oleh pihak PTPN 2.

Selain HGU nya sudah berakhir pada tahun 2002, Supardi menjelaskan kalau lahan tersebut juga sudah dikuasai oleh masyarakat.

Selain itu, Menurut Supardi, masyarakat yang menguasai lahan tersebut telah memiliki SK Gubernur bahwa lahan 106 hektar masuk dalam daftar 5872 hektar yang dibebaskan. Supardi juga menerangkan, pelepasan lahan tersebut sesuai peruntukannya dalam pengembangan RUTR dikawasan Deli Serdang, Binjai dan Langkat yang sebagian lahan tersebut juga diakui dimiliki masyarakat.

Mendengar kesaksian ini, majelis hakim lalu mempertanyakan kenapa meski telah habis masa HGU, tidak dihapus bukukan oleh pihak PTPN II. Menjawab itu, Supardi menyatakan bahwa itu adalah kewenangan PTPN II.

Sama halnya dengan kesaksian Supardi, tiga saksi lainnya yaitu Erwin Ananda Nasution Hafizunsyah, Hadjral Aswad, juga menyatakan hal yang sama di pengadilan. Sidang yang berlangsung  lebih kurang selama 5 jam tersebut diruang cakra I PN Medan sempat diskor selama 1 jam. Kemudian tepat pukul 14 Wib sidang kembali dibuka oleh ketua Majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Usai dari Kanwil BPN Sumut, jaksa masih meminta keterangan saksi ahli yang akan digelas Senin, ini. Kata kuasa hukum Tamin sukardi dari Suhardi dan kawan-kawan.

Rafli Tanjung