Tanjungbalai.SSOL Com. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara, seharusnya tegas dalam proses rekrutmen pengawas Pemilu Kelurahan Desa (PKD) dilakukan oleh Panwascam secara profesional dan transparan.
Untuk menepis keraguan masyarakat terhadap proses rekrutmen PKD yang disebut sudah dikondisikan dan hanya sekedar formalitas semata.
Jadi seluruh tahapan proses rekrutmen itu harus di pastikan transparan, terbuka, taat asas, sesuai jadwal dan profesional. Jadi masyarakat tidak perlu ragu.
Tidak hanya itu, jika dalam proses tahapan rekrutmen PKD, masyarakat menemukan bukti adanya indikasi kecurangan, yang dilakukan oleh Panwascam, Bawaslu harus siap menindaklanjuti laporan tersebut dan menindak tegas Panwascam jika terbukti melanggar prosedur.
“Jika ada mekanisme perekrutan di luar prosedur dan indikasi main mata yang dilakukan Panwascam segera laporkan, tidak ada ampun jika terbukti, kita akan tindak tegas,” begitu kata Ketua Bawaslu Kota Tanjungbalai Dedy Hendrawan, SH, MH yang pernah diutarakannya.
Proses Rekrutmen Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa di Kecamatan Sei Tualang Raso menuai kritik dan kekecewaan dari peserta tes. Hal itu karena Pelaksanaan tes wawancara dinilai tidak jelas dan tidak transparan.
Salah satu peserta tes PKD dari Kelurahan Keramat Kubah, kepada awak media, Sabtu (4/2) SM membeberkan, pelaksanaan tes wawancara yang berlangsung pada Rabu (01 Februari 2023) diduga sarat kepentingan kelompok tertentu.
Dirinya, menilai adanya dugaan pelanggaran, ketika proses rekrutmen calon PKD dan ada Indikasi permainan,alias tidak jujur dari oknum Panwascam Sei Tualang Raso dalam pelaksanaan ketika proses pemilihan dan menetapkan PKD. Dengan tidak diumumkannya dari Panwascam kepada Publik, hasil penilaian Tes Wawancara para peserta.
“Saya menduga hasil tes wawancara PKD ini tidak transparan, dan saya meyakini nama nama yang lolos adalah nama-nama yang sudah dipesan sebelum tes ini dilaksanakan. Jadi interview kemarin hanyalah formalitas belaka” ujarnya
Peserta yang sudah dinyatakan lolos sebagai anggota PKD jauh sebelumnya sudah dipesan, pasalnya ada anggota panwascam sudah menyebut namanya sebelum hasil seleksi anggota PKD diumumkan. Anggota PKD yang diloloskan oleh Panwascam tidak tertib aturan, anggota PKD yang lolos adalah Honorer disebuah sekolah tanpa menunjukkan surat pengunduran dirinya, begitu juga dengan anggota yang lolos dikelurahan lain, dimana dia adalah honorer penyuluh di Depag tanpa melampirkan surat pengunduran diri tapi diloloskan oleh Panwascam Kecamatan Sei Tualang Raso, kemudian ada juga peserta yang di loloskan tapi domisilinya tidak di Sei Tualang Raso.
Untuk itu kita yakin bahwa ada kepentingan politik Panwascam dalam Pemilu 2024 akan datang
Seharusnya Lembaga Bawaslu atau Panwascam itu harus independen dalam mengawal pemilu, bukan malah mementingkan golongan tertentu dan diintervensi.
Tak hanya itu, Kecurigaan semakin menambah ketika telah keluarnya pengumuman penetapan PKD terpilih hasil penilaian tes wawancara tidak diumumkan.
“Panwas adalah lembaga independen yang bekerja untuk mengawasi kecurangan pemilu, tapi bagaimana mau sukses pemilu kalau dari rekrutmen saja tidak jelas dan mementingkan kelompok. Dimana letak Independensi Panwas Sei Tualang Raso ini”.cetusnya.
Sulaiman. Mrp
