PKH Kota  Tanjungbalai Lakukan Sosialisasi Kebijakan Tahun 2020 

Tanjungbalai. SSOL.COM-Penerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Tanjungbalai menghadiri Sosialisasi Kebijakan tahun 2019, acara tersebut dilaksanakan diaula kantor dinas pendidikan Kota Tanjungbalai Jalan Gaharu Kota Tanjungbalai.

Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungbalai M.Idris.SH didampingi  Kabid Linjamsos Siti Fatimah.SE.M.Ap membuka acara sosialisasi, dihadiri oleh ketua kelompok Se-Kota Tanjungbalai dengan berjumlah lebih kurang 400 orang.

Kebijakan PKH yang disampaikan adalah Surat Kementerian Sosial Nomor 2354/3.4/BS.02.01/11/2019 tertanggal 29 Nopember 2019 dengan hal Pemberitahuan Perubahan kebijakan PKH tentang Kategori PKH.

Perubahan tersebut terkait kategori penerima bantuan PKH untuk Ibu hamil yang sebelumnya tidak ada batasan dan bantuan lansia yang minimal berumur 70 puluh tahun keatas, menjadi kategori yang hanya boleh sampai dengan kehamilan kedua dan untuk lansia hanya untuk yang berumur 70 tahun keatas.

Pelaksanaan acara tersebut dilaksanakan selama 2 (dua) hari, dimulai tanggal 17 s.d 18 Desember 2019, yang bertujuan untuk menyampaikan hasil kebijakan PKH tahun 2019 tersebut demi menghindari adanya miskomunikasi ditingkat masyarakat penerima bantuan PKH, kegiatan tersebut berlangsung khidmat yang dibuka pada pukul 14.00 wib s.d pukul 17.00 wib.(Tanjungbalai/17/12/2019).

Acara sosialisasi tersebut juga diisi dengan materi, yang disampaikan oleh Koordinator Kota Tanjungbalai, Zulham Efendi.S.Sos,I dimana materi yang disampaikan adalah syarat kepesertaan sebaagai penerima bantuan PKH pada tahun 2019 dan 2020, Hak dan Kewajiban Peserta PKH, peruntukan penggunaan bantuan PKH, serta pentingnya bagi KPM mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)

Menurut Kadis Sosial Kota Tanjungbalai, M.Idris SH, Sosialisasi ini diharapkan menjadi media informasi yang disampaikan kepada seluruh ketua kelompok guna meneruskan informasi sampai kepada tingkat KPM PKH dikelurahan-kelurahan yang ada di Kota Tanjungbalai, yang mana perubahan terhadap ketegori bisa masuk untuk menjadi Komponen penerima bantuan telah terjadi perubahan, antara kebijakan PKH tahun 2019 dan Tahun 2020, dan dia berharap kepada pendamping untuk menjelaskan kepada KPM terhadap perubahan tersebut, yang merupakan wewenang mutlak Kementerian Sosial serta memutakhirkan data dengan baik dan benar.

“ kebijakan ini merupakan kebijakan yang menjadi wewenang mutlak Kementerian Sosial, dimana terjadi perubahan terhadap ketegori yang masuk menjadi komponen untuk syarat sebagai penerima bantuan PKH, dengan hadirnnya ketua kelompok yang sengaja kita undang pada acara sosialiasi ini, kiranya dapat menjadi media penyampai untuk meneruskan info ini kepada seluruh KPM PKH, dan kita harapkan pula pendamping dapat menjalaskan hal tersebut kepada seluruh KPM pada saat pertemuan kelompok dan kami miminta para pendamping untuk dapat melakukan pemutakhiran data dengan baik dan benar ”.

Harmansyah Caniago.