Penyelesaian Konflik Demokrat, Pemerintah Berpatokan Pada AD/ART Kongres 2020

AHY bertemu Mahfud MD usai KLB digelar di Deli Serdang, Sumut (Tribunnews)

Jakarta, SSOL– Dalam menyelesaikan konflik Partai Demokrat antara Kubu AHY dan Moeldoko hasil KLB Deli Serdang, Pemerintah menyampaikan berpedoman pada tiga hal.

Pertama UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, kedua Kepmenkumham Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Partai dan Pengurus Partai dan ketiga, AD/ART yang saat ini berlaku.

“AD/ART yang berlaku mana ? Yang saat ini masih terdaftar,” kata Menkopolhukam Mahfud MD dalam sebuah acara tv swasta, Rabu (10/3/2021) malam.

Mahfud juga menyampaikan terkait adanya perubahan dalam AD/ART itu, pihaknya akan melakukan penelitian lebih lanjut kebenaran sesuai prosedur.

Pemerintah kata Mahfud, AD/ART Partai Demokrat hasil kongres tahun 2020. Dengan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang masih diakui oleh Pemerintah. Sedangkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar pada Jumat (5/3/2021) lalu di Deli Serdang, Sumatera Utara akan dinilai keabsahannya. “Nanti kita lihat, keabsahannya,” kata Mahfud.

Rakisa/Editor

LEAVE A REPLY