Pelantikan DPRD Kota Tanjungbalai Diwarnai Unjuk Rasa

Tanjungbalai  SSOL-Pelantikan anggota DPRD Kota Tanjungbalai disertai Pengambilan sumpah/janji, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44//573/KPTS/2019, tanggal 20 September 2019 tentang Pemberhentian Anggota DPRD Tanjungbalai Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota DPRD Tanjungbalai Periode 2019-2024 (Senin, 30/09)

Rapat paripurna berlangsung dipimpin Ketua DPRD H.Maralelo Siregar di gedung dewan Kota Tanjungbalai, sedangkan pengucapan sumpah para anggota dewan tersebut dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai, Vera Yetti Magdhalena serta dihadiri langsung Wali Kota H.M.Syahrial,SH,MH dan unsur FKPD dan para undangan.

Berdasarkan hasil perolehan kursi yang ada , anggota DPRD Kota Tanjungbalai yang mengucapkan sumpah yaitu, Daerah Pemilihan (Dapil) I (Kec Tanjungbalai Utara-Tanjungbalai Selatan) 6 kursi yaitu, Teddy Erwin dari Partai PKB, Gotex Salim, Dahman Sirait dan Neni Kosasih dari Partai Golkar, Krisman Sitindaon dari PDIP, Alpian Panjaitan dari Partai Keadilan Sejahtera.

Untuk Dapil II (Kec Datuk Bandar-Datuk Bandar Timur) 10 kursi yaitu Antony Darwin dari Partai Gerindra, Nariadi dari Partai PKB Husaini Partai Berkarya, Mas Budi Panjaitan dari PKS, Andi Abdul Rahim dari PPP, Rusnaldi Dharma dari Partai Hanura, Eriston Sihaloho dan Leiden Butar-butar dari PDIP, Tengku Eswin dan Hj.Artati dari Partai Golkar.

Sedangkan Dapil III (Kec Sei Tualang Raso-Teluk Nibung) 9 kursi yakni, Syahrial Bakti dari PKB, Nurul Hasnita Marpaung dari Partai Gerindra, Surya Darma AR dari PDIP, Muhammad Yusuf dari PPP, Riswan dari Partai Demokrat, Khairunnisa Batubara,Martin Hermansyah dan Said Budi Syafril dari Partai Golkar.

Sementara Pantauan dari Luar Gedung DPRD Kota Tanjungbalai, para mahasiswa, pemuda serta elemen masyarakat berunjuk rasa, walau diguyur hujan lebat para aktifis tetap bertahan menyuarakan aspirasinya, Nazmi Hidayat salah seorang aktifis yang cukup getol dilapangan, meminta kepada anggota DPRD Kota Tanjungbalai untuk membuat Nota Kesepakatan Penolakan terhadap RUU KUHP dan RUU KPK yang baru-baru ini disahkan oleh DPR – RI dijakarta, serta menindak tegas atas aparat yang melakukan tindakan kepada paserta aksi unjuk rasa diberbagai daerah.

“Kami meminta DPR yang baru saja dilantik untuk membuat nota penolakan atas pengesahan RUU KUHP dan RUU KPK yang telah disahkan, dan kita meminta agar aparat hukum yg reprensif ketika melakukan penanganan aksi diberbagai daerah diproses hukum”. katanya kepada SSOL.

Sampai dengan prosesi pelantikan berlangsung, tidak ada kendala yang berarti,dan para pengujuk rasa pulang dengan damai.

Zulham EP