Batu Bara, SSOL.Com– Untuk kepentingan pengawasan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) dan penggunaan dana Covid-19 di Kabupaten Batubara, sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara mengusulkan pembentukan panitia khusus (Pansus) Covid-19.
Hal ini dirasa perlu mengingat banyak persoalan yang muncul ke publik terkait berbagai bantuan sosial yang diberikan pemerintah dalam menghadapi pandemi covid-19.
Fahri Iswayudi, Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara dari Fraksi Golkar pada Rabu, (24/06/2020) mengatakan kepada pewarta bahwa pembentukan pansus itu wajib. Bupati kemarin sewaktu paripurna juga telah mempersilahkan DPRD untuk membentuk pansus terkait Bansos.
Dikatakannya bahwa usulan untuk pembentukan panitia khusus (Pansus) bansos sudah diajukan kepada Ketua DPRD Batubara. Setidaknya ada 19 Anggota DPRD yang siap mendukung pembentukan pansus tersebut.
“Pansus untuk Bansos sudah kita ajukan ke Ketua DPRD. Setelah itu nanti, kita juga akan mengajukan usulan pembentukan pansus covid-19,” katanya.
Masih menurut Yudi, pembentukan pansus bansos sangat penting, mengingat bantuan tersebut berkaitan dengan masyarakat yang harus kita awasi bersama.
“Pansus bansos sangat penting, sebab ini berkaitan dengan bantuan untuk masyarakat miskin. Jangan la hak untuk masyarakat itu diambil. Selama ini kita mendengar ada sayur yang busuk, beras yang berbau. Tidak sesuai volume timbangan. Kita mau hal itu jangan terjadi lagi,” ujarnya.
Selain itu, usulan untuk pembentukan pansus covid-19 juga tak kalah penting.
“Dalam pansus covid-19 ini, banyak hal yang akan dibahas. Mulai dari soal anggaran, peruntukkan anggarannya, apa rencana yang akan dibuat serta banyak hal lain,” pungkasnya.
Senada dengan Yudi, Ismar Khomri, wakil ketua DPRD yang juga anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Batubara, mendukung penuh dan menginginkan agar pansus dapat segera terbentuk.
“Memang ada keinginan kita dan beberapa kawan-kawan lain untuk membentuk pansus. Memang kemarin ada diajukan pansus untuk bansos. Tapi dalam perjalanannya nanti ranahnya bisa saja ke covid-19,” katanya.
Namun keinginan kuat Anggota DPRD untuk membentuk pansus ini, pada akhirnya menunggu restu Ketua DPRD Batu Bara.
“Persoalannya apakah itu sudah diamini oleh Ketua DPRD atas usulan dari hak inisiatif kawan-kawan untuk membentuk pansus. Ini yang masih kita tunggu,” tutup Ismar Khomri.
Sebagaimana diketahui, sejak pandemi covid-19 melanda pada awal tahun 2020 lalu, berbagai bantuan sosial telah disalurkan kepada masyarakat dan tidak sedikit dari bantuan tersebut yang di duga bermasalah.
DPRD sendiri melalui Komisi III pada Rabu (06-05-2020)sudah pernah menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Dinas Sosial dan Dir.Ops BUMD terkait persoalan Bansos Sembako yang di duga bermasalah karena ketidaksesuaian antara nominal uang dan komoditi yang diberikan.
Karenanya Masyarakat berharap agar pembentukan Pansus ini bisa segera disetujui oleh Ketua DPRD Batu Bara, sehingga berbagai persoalan bansos dan penggunaan anggaran covid-19 bisa efektif dan transparan.
Rustam
