P2T Tol Becakayu Bersama Kelurahan Cipinang Besar Utara Tampung Aspirasi Warga RW 01

JAKARTA, SSOL- Puluhan Warga RW 01 Kelurahan Cipinang Besar Utara yang didampingi Kuasa Hukumnya dari Fima Hukum HARRAS akhirnya urun rembuk di Kantor Kelurahan Cipinang Besar Utara atas adanya undangan Lurah Cipinang Besar Utara dan Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T)

Urun rembuk tersebut mengagendakan musyawarah permasalahan tanah sebagai penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam upaya memperoleh titik terang atas hak para warga atas status tanah yang terkena klaim Ahli Waris Almarhum M. Idris (Ahli Waris) terkait hak ganti rugi pembebasan tanah mereka yang terkena Proyek Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu).

Sementara pihak Kelurahan Cipinang Besar Utara bersama (P2T) sebagai Fasilitator dalam pertemuan tersebut juga mengundang Pihak Ahli Waris dan Kuasa Hukumnya agar dapat memberikan penjelasan atas dasar klaimnya tersebut, namun Pihak Ahli Waris maupun Kuasa Hukum tidak ada yang hadir;

Diketahui, Para Ahli Waris melalui Kuasa Hukumnya mengklaim memiliki hak atas ± 40 bidang tanah seluas ± 2.460 m² yang telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh para warga selama puluhan tahun serta berhak mendapatkan uang ganti rugi pembebasan lahan Proyek Tol BECAKAYU dengan dasar Girik No. C 126 Persil 16 Blok S II.

Selain itu Ahli Waris juga mengklaim memiliki hak atas Mushola Nurul Islam yang dibangung dari hasil patungan Para Warga RW 01. Hal tersebut membuat puluhan Warga tertunda haknya dalam menerima hasil musyawarah nilai apraisal dan berpotensi mengganggu kelancaran proses Proyek Jalan Tol Becakayu.

Hendra Pradipta, dari Firma Hukum Harras mengungkapkan bahwa proses mencari titik terang permasalahan antara para warga dan ahli waris, pihaknya yang mewakili para warga yang dirugikan akibat adanya klaim ahli waris menyajikan seluruh data-data riwayat tanah sampai dengan dasar penguasaan para warga.

Selain itu juga memaparkan bukti-bukti bahwa hak penguasaan dan pemanfaatan tanah almarhum M. Idris berdasarkan Hak Sewa Tanah Negara pada tahun 1949 telah beralih berdasarkan Akta Nomor 22 tahun 1974, yakni pada saat Almarhum M. Idris masih hidup, yang kemudian peralihan tersebut akhirnya berujung kepada Para Warga dan kemudian dikuasai dan dimanfaatkan hingga saat ini;

“Dalam pertemuan tersebut Perwakilan Kelurahan Cipinang Besar Selatan (dahulu Cipinang Besar) yang diundang secara resmi oleh Lurah Cipinang Besar Utara dan Tim (P2T) juga menyampaikan fakta-fakta yang semakin menunjukkan bahwa klaim ahli waris adalah klaim yang tidak berdasar,” kata Hendra dalam keterangannya, Selasa (27/11).

Dijelaskan nya perwakilan Kelurahan Cipinang Besar Selatan Sebagai instansi yang memegang Buku Letter C yang berisikan data seluruh girik di wilayah cipinang memberikan keterangan bahwa Almarhum M. Idris tidak tercatat sebagai pemegang Girik No. 126 Persil 16 Blok S II dan yang terdaftar di kelurahan Cipinang Besar selatan adalah Girik No. C 126 Persil 226 Blok S II tercatat atas nama Hapsah b. H. Ahmad Djisan;

“Setelah terungkapnya fakta berdasarkan data dalam pertemuan tersebut berdasarkan Pasal 1 butir 3 Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 dapat disimpulkan bahwa Para Warga adalah pihak yang memiliki potensi besar untuk menerima hak ganti rugi lahan Proyek Jalan Tol Becakayu,” ungkapnya.

Namun Lurah Cipinang Besar Utara menghimbau para warganya agar dapat memberikan waktu kepada Tim P2T melakukan verifikasi segala data secara teliti dan melakukan rapat koordinasi dengan seluruh Pemegang Kepentingan pada hari Jum,at tanggal 30 November 2018 sehingga keputusan yang dihasilkan tidak merugikan pihak manapun sesuai asas bertindak cermat dan asas kehati-hatian guna terwujudnya Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

Rakisa