Mendagri Diminta Kaji Ulang Penunjukan Plt Gubsu

MEDAN – Adanya wacana Mendagri untuk mengangkat Pj Gubsu setelah berakhirnya masa Gubsu Erry Nuradi dengan Jenderal Polisi adalah mengada-ada dan itu melanggar Undang-undang.

Inilah yang dikatakan Sohibul Ansor Siregar terkait penunjukkan Plt Gubernur Sumut, selaku pengamat sosial dan politik Kota Medan. Menurut Sohibul sangat menyayangi keputusan pemerintah dalam menunjuk plt Gubsu, pengganti sementara Tengku Erry.

“Sayang sekali Tjahjo Kumolo tak memahami ruh UU Otonomi daerah. Selain perkuatan daerah, UU Otonomi beserta seluruh turunanya sejak dibuat tahun 1999 bertujuan untuk memperkuat daerah dan Pemerintahan Sipil. Jika orang militer dan Kepolisian ingin menjadi Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota dan seluruh jabatan sipil lainnya silakan ikuti prosedur dan berhenti dari dinas Kepolisian dan pemerintah,” ujarnya, Selasa (6/2).

Menurut Sohibul, dengan menyeret-nyeret polisi aktif ke ranah sipil itu sebuah kemunduran besar. Meski pun Tjahjo menyebut ada preseden di daerah tertentu sebelum ini, jelas preseden yg baik adalah yang tak melawan hukum. Yang salah jangan dilanjutkan.

“Tjahjo juga terasa menjengkali lembaga kepolisian bahwa seolah hanya dengan menugaskan orangnya di jajaran birokrasi sipillah Kepolisian itu baru bisa diharapkan optimum memberi kiprah mengamankan pilkada,” katanya lagi.

Karena semua orang tahu lembaga kepolisian kini sangat sarat beban. Malah sangat terasa resistensi publik karena belum mampu berbuat sesuai harapan rakyat. Jadi hanya satu kata akan kita tolak itu.(Avi)

 Editor : Yeni Sitorus