Masyarakat Diminta Waspada Ormas Pemecah Belah Bangsa

CIREBON, SSOL- Wakil Ketua PCNU Kota Cirebon Ustaz Andi Yusuf menegaskan bahwa masyarakat saat ini harus pintar dalam memilih suatu organisasi massa atau ormas, terlebih jika menjadi pemicu pemecah belah bangsa.

Maka dari kata Ustaz Andi yang pertama adalah dalam memilih harus sesuai dengan ideologi bangsa.

“Karena bagaimanapun dan apapun juga harus tetap dengan ideologi Pancasila, itu harus dan pasti. Kemudian yang kedua sebagai warga masyarakat bahwa organisasi kemasyarakatan harus berpatokan sesuai dengan NKRI serta yang beragama sesuai dengan syarat agama,” ujarnya dalam dialog khusus bertema Waspada Ormas Pemecah Bela Bangsa dan NKRI di Radar Cirebon TV, Rabu (21/11) malam.

Lanjutnya, saat ini ormas yang ada di Indonesia yang dianggap radikal agak cenderung membawa Indonesia akan digeser seperti negara Suriah, Yaman.

Maka untuk itu ia mengajak kepada masyarakat Indonesia untuk bersama-sama agar tidak dibawa seperti negara Suriah, Yaman dan negara Timur Tengah lainnya.

“Yang akhirnya sudah menjadi kepentingan kelompok tertentu seperti barat. Indonesia sebagai negara berkembang seakan diseret pada kepentingan ekonomi mereka. Itu sudah terjadi sejak dulu hingga saat ini,” tambahnya.

Sementara itu Ketua ICMI Orda Kota Cirebon, Profesor Cecep Sumarna menambahkan bahwa dengan adanya ormas yang dianggap radikal sepakat harus ada kekhawatiran bersama Indonesia dibikin seperti negara-negara tertentu di Timur Tengah.

Dikatakannya betul sudah harus menjadi kekhawatiran bersama dan harus menjadi ketakutan bersama. Akan tetapi cara penyelesaian apa yang menjadi ketakutan dan kekhawatiran harus sistemik, berjenjang dan terukur. Sehingga satu kasus itu diselesaikan dan tidak malah melahirkan kasus-kasus lain.

“Misalnya seperti gerakan cuci otak, untuk melakukan agar berani misalnya untuk melakukan bom bunuh diri dengan konsep jihad, agar bisa masuk surga karena di surga imbalannya macem-macem. Betul itu ada cuci otak semacam itu. Hanya penyelesaiannya pada tingkat pelaku sementara behind scene nya siapa, akar-akar persoalannya harus ditemukan,” tegasnya.

Masih menurut guru besar Filsafat UIN Syaik Nurjati Cirebon ini, yang kita kaji soal terorisme, radikalisme atau separtisme tingkatannya sudah seperti apa persoalannya apakah sudah mengganggu apa yang kita sebut sebagai negara, mengganggu keutuhan NKRI, mengganggu Pancasila dan UUD 1945 atau hanya pada lingkup persoalan-persoalan kemasyarakatan.

“Tetapi saya melihat cara penanganannya kan saat ini masih dilakukan oleh pihak kepolisian. Selama masih ditangani pihak kepolisian artinya belum menyentuh pada apa yang disebut mengganggu keutuhan NKRI, Pancasila dan UUD. Dan kalau garakan-gerakan itu sudah layak dipandang dianggap meruntuhkan NKRI, membuat Pancasila menjadi hilang dan lain-lain semestinya dan tentu juga yang menangani dan menindak adalah TNI,” tegasnya.

Dengan demikian lanjutnya gerakan-gerakan misalnya sepertisme, radikalisme itu masih ditangani pihak kepolisian, Pemerintah masih mengumpulkan bahwa gerakan-gerakan itu masih belum sampai pada tingkat mengganggu negara.

“Meresahkan betul meresahkan tetapi saya nilai belum mengganggu keutuhan negara dan NKRI, karena secara terori politik jika sudah mengganggu keutuhan NKRI, merubah Pancasila dan UUD ada institusi lain tentunya yang melakukan tindakan tidak hanya selesai oleh pihak kepolisian,” ucapnya.

Rakisa