KPU Gelar Kampanye Damai 2018

MEDAN – Minggu (17/2) pagi, KPU Lakukan lakukan Deklarasi Kampanye Damai bersama Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur 2018, Eramas dan Djoss di halaman Taman Budaya, jalan Perintis Kemerdekaan Medan.

Sorak sorai para relawan dan tim pemenangan Paslon terdengar ramai menyemarakkan kedatangan Djarot-Sihar, dan Edy Rahmayadi meski datang tanpa pasangannya, Musa Rajeckshah (Ijek). Hadir juga para pengurus partai pendukung, guna memberikan dukungan beserta FKPD lainnya juga turut hadir.

Setelah pembukaan Kampanye Damai dah diresmikan oleh Ketua KPU, Mulia Banuera. Kampanye Damai itu dimaksud untuk menolak Hoax, Sara dan Politik Uang. Acara dilanjutkan dengan pawai karnaval mobil hias oleh kedua Paslon beserta relawan dan tim pemenangan masing-masing.

“Agenda yang luar biasa ini dihadiri oleh komisioner KPU RI, karena itu bagaimana kita harus menciptakan pesta demokrasi ini berlangsung damai dan Jujur. Para Paslon diminta ajak masyarakat untuk ikut menciptakan hak tersebut. Ini proses menuju Pilkada Damai dan Jujur, karena perlunya kerjasama. UU KPU nomor 2016, kami akan bekerja secara profesional,” terang Mulia.

Masih kata Mulia, kami akan terus mengingatkan dan terus menjaga kedekatan dengan tim pemenangan, partai pendukung dan para Paslon.
Bapak ibu harus menjalankan tiga prinsip dalam Pilkada Damai, prinsip kejujuran dalam mengajak masyarakat dalam memilih nantinya.

“Kampanye dilakukan harus transparan dan akutable, nyatakan dalam setiap pertemuan apakah itu kampanye atau tidak. Siapa yang akan dicoblos pada tanggal 27 Juni 2018, tentunya setelah mereka kenal dan paham visi misi calon Gubernurnya,” terang Mulia.

Hardy Munthe, Komisioner Bawaslu menambahkan bahwa pertemuan ini sudah menunjukan kemuliaan kita, khususnya para Paslon yang sudah datang menghadiri Deklarasi Kampanye Damai 2018. Persoalan perekaman E KTP juga masih belum selesai. 1,2 juta KTP itu, sudah bisa memenangkan satu gubernur nantinya dengan suara pemilih.

“Kampanye ini didorong untuk mendialogis, dengan pembatasan Alat Kampanye (APK). Bagaimana kita menciptakan kampanye yang santun dan berigre pada masyarakat. Itu dia kita harus anggi Hoax, anti Sara dan Politik Uang. Selain KPU, Bawaslu, masyarakat juga sudah pintar sebagai pengawas Pilkada. Ada sanksi Diskualifikasi pada Paslon, karena ada tujuh item yang harus dijaga secara struktur,” tegasnya.(Avi)

Editor : Yeni Sitorus