Korcam PKH Sawit Seberang, Terindikasi Telap Dana Bedah Rumah

Sawit SSOL-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Indonesia, salah satunya melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang dikenal dengan istilah bedah rumah. Dana yang dikucurkan pemerintah sekitar Rp 15 juta per rumah.

Namun sayang, dalam praktek di lapangan masih saja ditemukan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh oknum yang dipercaya pemerintah sebagai fasilitator program bedah rumah tersebut.

Seperti yang terjadi di Desa Mekar Sawit, Kecamatan Sawit Seberang, seorang oknum kordinator kecamatan (korcam) Keluarga Penerima Harapan (PKH) Sawit Seberang, berinisial N yang juga sebagai fasilitator di Kecatan Sawit Seberang terindikasi melakukan pungli dana bedah rumah.

Manurut informasi di lapangan, 29 Septemer 2018 kemarin N dan temannya S yang juga sebagai fasilitator melakukan pertemuan dengan beberapa orang rumah tangga sasaran (RTS) di kediaman salah seorang warga di Dusun Pondok 13 belakang pabrik, Desa Mekar Sawit, Kecamatan Sawit Seberang.

“Sekira jam 6 sore orang itu kumpul di rumah seorang warga penerima bantuan bedah rumah, disitulah N dan S mempengaruhi warga agar bisa bekerjasama dengan mereka bang,” sebut warga desa Mekar Sawit yang tidak ingin namanya disebutkan.

Dalam pertemuan itu, nara sumber sempat merekan pembicaraan N dan S bersama warga. Dalam rekaman yang berdurasi sekitar 4 menit 25 detik tersebut, awalnya S menghimbau calon RTS agar mengikuti arahan dari fasilitator untuk tidak membeberkan berapa besaran dana yang diterima oleh RTS. “Kalau ibu-ibu tidak mau mengikuti arahan tehnis kami, artinya ibu-ibu gak bisa diajak kerjasama. Masih banyak orang di luar sana yang berharap mendapatakan bantuan bedah rumah bu,” ancam S kepada warga.

“Pokoknya, kalau ada orang-orang yang nanya berapa dananya, jawab aja ibu nerimanya Rp 15 Juta ya bu. Soalnya kalau ada yang tau, nanti bisa jadi masalah di kemudian hari bu,” Sambung S.

Setelah S membeberkan beberapa arahan, setelah itu N juga memberikan himbauan kepada warga yang hadir di pertemuan itu bahwa mereka disuruh untuk membuat rekening bank. “Nanti rekening bank nya serahkan sama saya ya bu. Setelah dana nya cair, nanti saya tarik dananya dan saya yang belanjakan materilnya bu. Maksimal saya belanjakan Rp 10 juta ya bu, dan nanti materilnya dikirim ke rumah ibu-ibu,” sebut N dalam rekaman tersebut.

“Tapi ingat sekali lagi ya bu, kalau ada yang nanya besaran dana yang ibu terima, jawabannya Rp 15 juta ya bu. Saya gak mau dikemudian hari ini jadi masalah sama saya bu” tegas N kepada warga.

Perbuatan N dan S sangat bertentangan dengan Permen PUPR Nomor:39/PRT/M/2015 pasal 21 angka (1), dimana seharusnya dana BSPS disalurkan melalui rekening penerima bantuan yang dibuat oleh pihak bank penyalur di kantor pusat Jakarta atas nama masing-masing penerima berdasarkan SK PPK-BRS. Dana tersebut langsung dibelanjakan bahan bangunan pada toko yang telah ditunjuk oleh penerima bantuan secara berkelompok (Kelompok Penerima Bantuan)

Terpisah, Kepala Desa Mekar Sawit, Waris Sucipto, saat dikonfirmasi wartawan, Jum’at (24/5) sekira jam 12.00 WIB mengaku pernah menegur N, agar jangan sampai ada masalah menyangkut program bedah rumah yang dikordinir oleh N dan S. “Saya tanya sama dia besaran dananya, dijawabnya besarnya Rp 15 juta. Tapi kan ada potongan ini itu pak kades, jawab N ke saya,” beber Kades yang ramah senyum tersebut.

Sedikitnya, ada sekitar 50 RTS yang menerima bantuan bedah rumah di Kecamatan Sawit Seberang di tahun 2018. Untuk Desa Mekar Sawit sendiri N mengaku ada 29 RTS yang menerima bantuan. “Hati-hati lah jalankan amanah itu. Jangan sampai ada masalah terkait bedah rumah itu di kemudian hari,” sambung Sucipto.

Sememtara, fasilitator bedah rumah Kecamatan Sawit Seberang yang berinisial N saat dikonfirmasi wartawan via pesan WhatsApp beberapa waktu lalu, hanya membaca pesan saja tanpa membalas pertanyaan tersebut dan kemudian memblokir WA wartawan.

Ahmad