TAPSEL, SSOL- Kaum perempuan sudah sepantasnya memberikan apresiasi terhadap pemerintahan Kabinet Kerja Presiden RI Joko Widodo. Hal itu disampaikan Bupati Tapsel H. Syahrul M. Pasaribu pada saat membuka sosialisasi pembentukan Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Perlindungan Anak (FK-PUSPA) Kabupaten Tapanuli Selatan di aula SMK Negeri 1 Padangsidimpuan, Kamis (15/11).
Bupati Tapsel, H. Syahrul M. Pasaribu dalam sambutannya mengatakan, forum komunikasi partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak (FK-PUSPA) adalah sebagai wadah komunikasi dan sinergi penguatan, perluasan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk mendukung terwujudnya kesejahteraan perempuan dan anak, ujarnya.
Dunia usaha dan media akan mempercepat terwujudnya kesejahteraan perempuan dan di Kabupaten Tapsel, dan kami pun berkeyakinan bahwa sudah banyak inisiasi dan upaya yang dilakukan lembaga masyarakat, dunia usaha dan media dalam mendukung pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan bidang dan kapasitasnya masing-masing.
Pemkab Tapsel senantiasa mendukung dan menjaga sinergitas dari stakeholder yang ada, sehingga akan lebih bermakna dan akan lebih besar dampaknya terhadap pembangunan dan perlindungan anak.
Hal itu sebagai bentuk komitmen pemerintah yang ditandai dengan lahirnya Perda Kab. Tapsel No. 7 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kab. Tapsel yang didalamnya termasuk pembentukan OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang pada awalnya bergabung dengan Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai tindak lanjut PP No. 18 tahun 2016.
Pemerintah pusat pun sangat luar biasa dalam memberi peran kepada perempuan, karena baru pertama kali dalam perjalanan bangsa kita hampir sekian puluh persen dari jumlah menteri yang mengisi kabinet kerja adalah wanita, hal itu dibuktikan pada Kabinet Kerja Presiden RI Joko Widodo yang telah menempatkan 8 (delapan) menterinya dari kaum perempuan yang sebelumnya cuma 4 (empat) menteri dari kaum perempuan.
Untuk itu, sangat pantas diapresiasi kepada kaum perempuan, karena itu merupakan bagian dan upaya pemerintah dalam program kesetaraan gender, demikian juga halnya dengan program perlindungan anak dan dunia usaha pada program yang dilaksanakan pemerintah kabinet kerja Presiden RI Joko Widodo.
Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini dapat berjalan baik dan mencapai tujuannya, apabila adanya komitmen bersama dan partisipasi aktif dari semua pihak.
Oleh karena itu, saya berharap kepada semua komponen masyarakat terutama yang hadir pada acara ini, mari bersama-sama kita bersinergi menciptakan sumber daya manusia pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat Tapsel yang sehat, cerdas dan sejahtera, harap Syahrul.
Kepala Dinas P2PA Tiorisma Damayanti dalam laporannya mengatakan, sosialisasi ini sebagai tindak lanjut dari pertemuan nasional Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Perlindungan Anak (FK-PUSPA) di Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan pada tanggal 12 s/d 14 November 2018 yang lalu.
Adapun maksud dan tujuan pelaksanaan sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam mendukung program nasional three ends yaitu hentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak, hentikan perdagangan anak dan hindari kesenjangan ekonomi antar perempuan dan laki-laki.
Selanjutnya memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah tentang penyelenggaraan kesejahteraan dan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan, membangun komunikasi dan mediasi kerjasama kepada semua pihak yaitu pemerintah, sektor bisnis, LSM dan media massa serta mempromosikan akuntabilitas dan transparansi pelayanan perempuan dan anak serta mempercepat pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Sebagaimana nawa cita Presiden RI Joko Widodo pada butir keempat yaitu memperkuat kehadiran negara, terutama dalam melindungi perempuan dan anak, keluarga serta masyarakat yang marginal.
Peserta sosialisasi terdiri dari 180 orang yang diikuti oleh Ketua TP. PKK Kab. Tapsel beserta jajarannya, Dharma Wanita Kab. Tapsel beserta jajarannya, organisasi wanita, organisasi profesi, BKMT, LPPLU, LSM, Karang Taruna, perguruan tinggi, MUI Kab. Tapsel, BKAG Kab. Tapsel, organisasi keagamaan wanita, media massa, dunia usaha dan SPSI dengan narasumber Dra. Hj. Marhamah, M.Si sebagai Kabid Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provsu.
Tampak hadir pimpinan OPD, Mantan Dirut BUMD TSM Syamsul Qamar dan Kabag Humas dan Protokol Setdakab Tapsel Isnut Siregar.
Martin Gabe
