Kebal Hukum, Minyak Solar Bersubsidi Diduga Diselewengkan SPDN

Tanjungbalai, SSOL, Penyelewengan Bersubsidi masih saja marak terjadi di Kota Tanjungbalai, Pasalnya SPDN (Solar Packed Dealer Nelayan) atas nama KSU (Koperasi Serba Usaha) Nelayan Pantai diduga melakukan Penyelewengan minyak solar bersubsidi yang seharusnya peruntukannya untuk nelayan kecil, hal ini terjadi cukup lama, dan sudah sangat meresahkan masyarakat.

Dari Pantauan wartawan SSOL SPDN KSU Nelayan Pantai mengisi jerigen-jerigen yang diangkut melalui becak motor (betor) dengan jumlah yang banyak, kemudian yang lebih mengherankan keberadaan SPDN ini tidak seperti Keberadaan SPDN pada umumnya yang berada dibibir sungai yang seyogianya melayani Kapal penangkap ikan nelayan skala kecil, kemudian SPDN KSU Nelayan Pantai tidak menggunakan Nojel Pengisian sebagai mana yang digunakan tempat pengisian BBM bersubsidi, melainkan dengan liter biasa yang langsung kepada jerigen, dan menurut informasi yang beredar SPDN KSU Nelayan Pantai tersebut, memiliki kuota lebih kuang 120 ton/bulan.

Hal ini ditegaskan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Pemantau Penggunaan Keuangan Negara (LPPKN) Hermansyah Chaniago “SPDN KSU Nelayan Pantai sepertinya sangat Sakti dan kebal hukum, karena mereka mengangkut minyak tersebut pakai jerigen dengan becak motor di siang hari dan jarak SPDN ini kurang lebih 200 meter dari Mapolres Tanjungbalai dan Rumah Dinas Walikota Tanjungbalai”.(22/9), ujar Herman

Semua penyelewengan SPDN KSU Nelayan Pantai sangat Bertentangan dengan Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 Bab 11 ketentuan pidana Pasal 55 tentang Kejahatan Tata Niaga BBM

“Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000, (enam puluh miliar rupiah)”

Serta bertentangan pula dengan Perpres Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan Pendistribusian dan Harga Jual Eceren Bahan Bakar Minyak bahwa nelayan yang memperoleh minyak solar bersubsidi adalah Usaha Perikanan yakni nelayan yang menggunakan kapal ikan indonesia dengan ukuran maksimum 30 GT kebawah yang terdaftar di kementerian kelautan perikanan SKPD Propinsi / Kab/ Kota yang membidangi perikanan dan Verifikasi dan surat rekomondasi dari pelabuhan perikanan atau SKPD Propinsi /Kabupaten / Kota yang membidangi perikanan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

“Berdasarkan Pantauan kami dilapangan Minyak subsidi nelayan diduga dijual kepala mafia BBM dengan harga 5500 s.d 5550/ liternya, kemudian para mafia BBM menjual kepada pengusaha pihak lain dengan harga 6000 s.d 6500 yang diangkut dengan kapal yang sudah berisi bungker-bungker tempat BBM sehingga hal ini sarat dengan penyelewengan untuk kepentingan mafia-mafia BBM dan untuk selanjutnya kami akan laporkan peristiwa ini ke Kapolda Sumatera Utara” ungkap Herman.

Faisal SS