SIBOLGA, SSOL – Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatera Utara dan Polres Kota Sibolga akan menggelar Focus Group Discussion (FGD) pertengahan Oktober 2018 mendatang.
Kordinator KontraS Sumut, M Amin Multazam Lubis mengatakan, FGD yang akan dilakukan tersebut menyangkut Pemolisian Berbasis Hak Asasi Manusia (HAM).
“Intinya mendorong kepolisian agar dalam proses penyidikan mengutamakan nilai-nilai HAM,” kata Amin kepada wartawan di Medan, Rabu (2/10/2018).
Menurut Amin, pentingnya proses penyidikan berbasis HAM ini untuk menekan angka kekerasan yang kerap terjadi dalam proses penyidikan.
“Bukan rahasia umum ya, di beberapa kasus ditemukan para tahanan meninggal, dan setelah ditelusuri, penyebabnya adalah kekerasan selama proses penyidikan berlangsung,” ujar Amin.
Amin mengatakan, data pihaknya menyebutkan terdapat 12 kasus di Sumut menyangkut kekerasan dan penyiksaan kurun 2 tahun terakhir. Terinci 7 kasus di tahun 2017 dan 5 kasus di tahun 2018. “Semua kasus di kepolisian,” katanya.
Terpisah, Kapolres Sibolga, AKBP Edwin Hariandja mengatakan, pihaknya mengapresiasi FGD yang akan digelar tersebut. Ia mengakui, potensi terjadinya kekerasan dalam proses pemolisian dimungkinkan terjadi. karena itu langkah prefentif sangat dibutuhkan dengan penguatan pemahaman di sisi para penyidik.
“Tentu kita berharap, proses penyidikan dilakukan tanpa melanggar hak-hak azasi manusia, dan ini penting sebagai terapan,” katanya.
Dia menjelaskan, FGD yang dilaksanakan bersama KontraS tersebut dijadwalkan pertengahan Oktober mendatang di Mapolres Sibolga. Hasil FGD, lanjut dia diharapkan semakin meningkatkan kualitas pemolisian di wilayah hukum yang ia pimpin.
“Sebagai institusi yang bersentuhan langsung dengan proses-proses hukum, kita tentu selalu terbuka dengan lembaga-lembaga seperti KontraS yang bisa memberikan masukan konstruktif dan objektif, agar proses di kepolisian itu berjalan pada rule yang tepat,” tutup Kapolres.
