Stabat, SSOL-Peristiwa kecelakaan yang menimpa dua ibu rumah tangga (IRT) dan seorang bocah yang sempat membuat heboh masyarakat di Jalan Proklamasi, tepatnya di Lingkungan XI, Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Langkat Sabtu (13/7) kemarin masih menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Warga meminta kepada Kapolres Langkat untuk menindak tegas oknum Polantas yang menyalahi prosedur.
Saat ditemu awak media, Rabu (17/7) sekira jam 17.30 WIB, beberapa warga yang sedang berbincang di salah satu warung di Lingkungan XI, Kwala Bingai yang kebetulan tak jauh dari lokasi kejadian mengatakan kalau peristiwa kecelakaan itu memang benar terjadi. “Aku liat oknum Polantas itu ngejar orang, gak lama jatuh perempuarn itu. Ntah dari mana aja orang berdatangan, sekitar ratusan massa yang ada disini waktu itu. Jadi jangan dibilang itu Hoax. Hoax itu kan artinya gak ada kejadian disini,” Sebut warga yang meminta agar namanya dirahasiakan.
“Atas dorongan moril, kami rame-rame ngantar korban ke Polres, agar korban diobati sama oknum Polantas itu. Jadi gak benar kalau korban bilang dia langsung dibawa berobat sama Polantas itu, kami disini lah yang ngantarkan dia ke Pos dan menyuruh Polantas itu mengobatinya. Polantas itu langsung memeluk salah seorang warga dan mengucapkan terimakasih karena dah diselamatkan salah seorang warga disini dari kerumunan massa bang,” sambung nara sumber dengan nada kesal.
Warga berharap agar kejadian tersebut tidak terulang lagi di wilayah hukum Polres Langkat, khususnya di Stabat dan sekitarnya. Warga mengaku resah atas ulah oknum Polantas yang suka mengejar dan memberhentikan pengendara dengan cara memepet. “Seharusnya, di depan Polres itu kasih la bacaan “Wajib Helm”, Jangan main kejar-kejaran gitu. Kami minta kasus agar ini diusut, supaya gak ada lagi yang bilang ini Hoax. Kami minta Pak Kapolres harus tegas,” ketus warga.
Aksi kejar-kejaran Polantas dan pengendara, khususnya diseputaran Jalan Proklamasi Stabat sudah menjadi pemandangan yang biasa bagi masyarakat yang tinggal ataupun melintas di kawasan tersebut. Pasalnya, warga mengaku tak jarang pengendara yang tidak memakai kelengkapan berkendara menjadi incaran oknum Polantas.
Pantauan di lokasi yang diduga tempat terjadinya kecelakaan beberapa waktu lalu tidak terlihat tanda-tanda adanya olah TKP yang dilakukan oleh pihak terkait. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak terlihat adanya cat warna putih yang biasa digunakan untuk menandai lokasi laka lantas. Warga sekitar juga mengaku tidak ada melihat petugas yang melakukan olah TKP di lokasi tersebut. “Kami sampai mau maghrib duduk di warung ini, gak ada kami liat ada olah TKP disitu,” beber warga.
Terpisah, praktisi hukum di Stabat, Syafril SH bersama 3 orang aktifis Gerakan Arus Bawah (GERAH) meminta ketegasan dari Kasat Lantas Polres Langkat agar lalulintas itu ditertibkan dan aparat-aparat kepolisian harus tertib juga dalam menindak pengendara. “Harus sesuai prosedur la dalam menertibkan pengendara,” ujar Syafril.
Disamping itu, kita minta DPR juga harus campur tangan dalam hal ini. Buatlah perda dalam masalah laulintas tentang aturan-aturan lalulintas. “DPR harus bertanggungjawab juga dalam hal ini. Panggil itu oknum-oknum yang terlibat, jangan hanya cakap saja. Jangan kita seolah-olah menyalahkan Polisi atau si anu. Jangan asik kunjungan kerja selalu, tapi apa yang dah dibuat Perda untuk Langkat ini. Jangan maunya kita nyalahkan orang saja, tapi DPR harus berbuat, karena dia adalah wakil kita.,” Sambung Syafril.
Harapan saya, Kasat Lantas agar mampu mengatur lalulintas dengan baik sesuai bagaimana prosedur SOP nya. Begitu juga dengan DPR, agar membuat Perda tentang lalulintas. “DPR jangan sungkan-sungkan. DPR ni kadang-kadang gak tegas, cakap aja yang banyak. Contoh tu di Palembang dan Jawa Barat, tiap malam ada patroli penertiban. Jadi hasil kunjungan kerja mereka itu apa. Apa yang diperbuat dan apa yang mau diperbuat, jadi bisa memberikan solusi bagi Langkat ini,” ketus Syafril.
Ahmad
