Hari Pertama Kampanye Pilgubsu, APK Masih Berserak

MEDAN – Hari pertama plaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumut, APK (Alat Peraga Kampanye) seharusnya sudah bersih di jalan-jalan seluruh kabupaten kota sesuai anjuran KPU Sumut.

Namun pantauan wartawan dibeberapa lokasi dan di tempat-tempat tertentu masih bertebaran baliho, spanduk dan alat peraga kampanye lainnya masih terpampang dan bergelantungan secara illegal.

Namun, saat dikonfirmasikan hal tersebut pada Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida R Asahan ketika dikonfirmasi terkait hal ini, malah berceletuk bahwa itu bukan urusannya.

“Itu bukan urusan kami, kami hanya sebatas menyurati Pemko Medan, agar mereka menertibkan alat peraga kampanye itu,” tegas Syafrida ketika dihubungi melalui telpon selular Kamis (15/2).

Sikap Bawaslu Sumut yang mengatakan bahwa APK illegal bukan urusannya, sepertinya bertolak belakang dari ucapannya sendiri ketika memberikan sambutan dihadapan dua Paslon ( Edi Rahmayadi – Musa Rajeckshah ) dan ( Djarot Syaiful Hidayat – Sihar Sitorus ) pada acara pengundian nomor urut  yang dilaksanakan KPU Sumut, Selasa (13/2) kemarin.

Dalam kesempatan itu, Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida R Asahan tanpa tedeng aling – aling langsung memberikan ultimatum terhadap dua paslon agar tidak melanggar rambu – rambu dalam pelaksanaan Pilgub. Seperti pelanggaran pada politik uang, politisasi SARA dan penertiban APK liar pada saat kampanye.

“Kita akan menindak tegas,setiap pelanggaran yang dilakukan dalam tahapan kampanye Pilgub,kita juga tidak segan – segan mendiskualifikasi paslon yang bersangkutan bila terbukti melanggar aturan,”tegas Syafrida.

Ketegasan Bawaslu Sumut, sebagai “Polisinya Pilgubsu”, masih berlanjut saat acara Deklarasi Tolak Dan Lawan Politik Uang Dan Politisasi SARA di halaman Istana Maimoon Medan, Rabu (14/2).

“Saya minta sekali lagi agar Paslon, parpol pendukung maupun simpatisan tidak melakukan politik uang, tidak menebarkan Politisasi SARA dan semua APK liar sebelum kampanye besok sudah harus bersih,” teriak Syafrida dengan nada tinggi dihadapan dua paslon, Ketua KPU Sumut, Kapoldasu dan Gubernur Sumut Ir Tengku Erry Nuradi dan undangan lainnya.

Namun fakta lapangan berbeda pada hari ini (15/2), disejumlah tempat dan lokasi, baik baliho, spanduk bukannya diturunkan, malah jumlahnya semakin banyak, dan mengambil momentum tema perayaan keagamaan besok (red-IMLEK).

Sayangnya, ketika ditanyakan tentang hal ini ke Ketua Bawaslu Sumut, dengan tegas mengatakan itu bukan urusannya. Padahal dalam Undang – undang nomor 10 tahun 2016, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Pemilukada), bahwa Bawaslu berkewajiban memantau dan mengawasi pelaksanaan kampanye.

Meski di dalam Undang – undang tersebut persoalan itu merupakan tugas Panwas Medan secara teknis, namun secara struktural dan tanggungjawab,hal tersebut juga tetap menjadi tanggungjawabnya, karena Bawaslu sifatnya kolektif kolegial. (Avi)

Editor : Yeni Sitorus