Garda Sumut Minta Kejatisu Periksa Kadis PSDA

MEDAN РPuluhan massa yang mengatasnamakan Garda Sumut (Gerakan Rakyat Daerah Sumut) melakukan unjukrasa di depan kantor Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Sumut Jalan Sakti Lubis Medan, Rabu (21/2). Massa tersebut dalam tuntutannya meminta Kejati Sumut dan Polda Sumut segera menindaklanjuti pemeriksaan Kadis PSDA Sumut dan oknum lainnya yang diduga melakukan kurupsi, mark-up dan gratifikasi proyek di dinas PSDA Sumut.
Menurut Ketua Garda Sumut, Arief Tambuse dalam statemen tertulis menyampaikan, pemeriksaan dugaan korupsi, mark-up, fiktif dan gratifikasi proyek di Dinas PSDA Sumut terhenti tanpa kejelasan dari pihak instansi hukum, seperti di Kejaksaan, Polda Sumut dan penegak hukum lainnya. “Dengan ini kami beritahukan, bahwa dugaan korupsi tersebut yaitu : Proyek Sei Bengai yang tidak sesuai dengan Spek dan fungsinya jauh dari ekspektasi masyarakat di kota Binjai sepanjang 100 meter dengan realisasi biaya sebesar Rp 844.122.000, demikian juga pengelolaan SDA pada wilayah Sungai Nias tahun 2016 sebesar Rp 914.375.000, serta Sistim Informasi Debitur (SID) peningkatan infrastruktur irigasi di Padang Garugur Kiri/Kanan Kab. Padang Lawas Utara seluas 1.050 Ha tahun 2016 sebesar Rp 425.260.000,” katanya.
Juga banyak pengkondisian proyek pada Dinas PSDA Sumut, lanjutnya, hingga kini juga diduga masih terus berlangsung. “Seperti sebelumnya melibatkan Bendahara PSDA Sumut yang telah kami laporkan ke Polda Sumut. Namun permasalahan ini belum juga terselesaikan oleh pihak instansi penegak hukum tersebut. Jangan sampai untuk kesekian kalinya dugaan korupsi di instansi Dinas PSDA Sumut dipetiestkan oleh instansi penegak hukum di Sumut. Seperti yang telah diperiksa langsung oleh penyidik Kejati Sumut, ada yang sudah satu tahun berjalan,” katanya.
Karenanya, kata dia, pihaknya menyatakan sikap meminta kepada Kejati Sumut untuk lebih tegas dalam memberantas korupsi di Dinas PSDA Sumut, juga meminta Gubsu untuk mencopot Kadis PSDA Sumut, yang telah direkomendasikan anggota dewan karena tidak mampu melaksanakan anggaran APBD 2017 dengan transparan. Kemudian meminta kepada Kejati Sumut agar dugaan kasus korupsi yang melibatkan Kepala Dinas PSDA Sumut yang saat ini sedang ditangani supaya tidak jatuh di bawah meja Kejaksaan. “Kami juga meminta Kejaksaan untuk memberantas korupsi dengan serius tanpa adanya kendali dari pihak lain, agar koruptor di Sumut tidak lagi diberi bebas ruang. Kami juga mendukung kinerja Kejaksaan dan Polda Sumut untuk memberantas dan menangkap koruptor di Sumut,” katanya.
Setelah sekira 20 menit menyampaikan orasinya, perwakilan massa pun diterima oleh Plt Sekretaris PSDA Sumut Indra Sakti. Kepada perwakilan massa, Indra menyampaikan, pihaknya siap menampung aspirasi pengunjukrasa dan akan memberikan jawaban secara tertulis kepada para pengunjukrasa dalam waktu dekat.
Editor; R. Nasution