JAKARTA, SSOL – Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu mengkritik BNI karena diduga ikut memfasilitasi acara sosialisasi dana desa yang dihadiri Presiden Jokowi di Garut, akhir pekan ini.
Said Didu menilai, BNI sebagai BUMN harusnya tidak boleh menanggung biaya kunjungan Presiden pada acara yang bukan diselenggarakan oleh BNI sendiri.
Said Didu mengetahui langkah BNI yang ikut mensponsori kunjungan Presiden ini berdasarkan surat yang dikirim Kementerian Desa kepada Bupati Garut. Salinan surat itu diunggah Said Didu di akun Twitter miliknya.
Dalam poin keempat surat tersebut dijelaskan bahwa selain Kemendes, BNI 46 turut memfasilitasi acara itu.
“Lihat surat ini, Kementerian desa pun ‘meminta’ BUMN @BNI menanggung kunjungan Presiden yg sepertinya kegiatan tsb bukan acara @BNI. Dana BUMN tdk boleh digunakan utk hal2 seperti ini. Ayo mari kita awasi “sponsor” BUMN yg melanggar aturan,” kicau Said lewat akun twitternya, @saididu.
Menanggapi tudingan tersebut Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PPMD Kemendes PDTT), Taufik Madjid membantah tudingan yang mengatakan bahwa kunjungan kerja Presiden RI, Joko Widodo di Garut (19/1) dibiayai oleh BNI.
Ia menegaskan bahwa kegiatan yang juga dihadiri oleh sejumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tersebut tidak menggunakan anggaran non prosedural.
“Untuk budget (biaya) konsumsi, uang saku, dan transportasi, kita pakai anggaran dari program sosialisasi. Karena kegiatannya memang bertujuan untuk mensosialisasikan dana desa, yang saat itu dihadiri oleh Presiden Joko Widodo,” ujarnya di Jakarta, Minggu (20/1) kepada media.
Adapun kaitannya antara Kunker Presiden ke Garut dan BNI Taufik menjelaskan, bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kemendes PDTT dan PT BNI Tbk yang telah ditanda tangani di Jakarta pada tanggal 19 April 2018 lalu, keduanya berkomitmen untuk bekerjasama mengembangkan BUMDes. Dalam hal ini, Kemendes PDTT memfasilitasi BNI untuk menjadi mitra BUMDes.
“Kalaupun ada fasilitas dari BNI, itu lebih kepada menghadirkan mitra BNI itu tadi, yaitu para BUMDes-BUMDes. Di sisi lain, kita membantu BNI untuk mensosialisasikan program-program BNI seperti KUR dan bantuan-bantuan permodalan untuk BUMDes, juga untuk program BUMDes Binaan. Jadi sebenarnya, ini adalah kerjasama yang seimbang,” terangnya.
Ia mengakui, hampir di setiap kegiatan yang diselenggarakan Kemendes PDTT juga dihadiri oleh BNI ( dan beberapa mitra Kemendes PDTT lainnya), terutama kegiatan yang berkaitan dengan BUMDes. Sebab menurutnya, Kemendes PDTT dan BNI memiliki azas saling membutuhkan dalam mengembangkan BUMDes.
“Kita tentu ingin BUMDes-BUMDes berkembang dan maju agar ekonomi perdesaan semakin meningkat, dan desa bisa hidup mandiri. Di sisi lain, kalau BUMDes-nya besar, maju, sukses, ini juga menguntungkan BNI karena ada KUR. Di sisi lain lagi, KUR juga dibutuhkan BUMDes sebagai injeksi,” ujarnya.
Selain itu ia mengatakan, Kemendes PDTT juga telah memfasilitasi BNI untuk menjadi Agen 46 di BUMDes-BUMDes. Dengan adanya Agen 46 ini, lanjutnya, BNI tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk membangun kantor di desa-desa. Di sisi lain, hal tersebut juga menguntungkan warga desa, karena mempermudah desa dalam mengakses layanan perbankan.
“Jadi, kalau di setiap acara yang kita selenggarakan ada BNI, itu karena memang kita sudah melakukan MoU bukan meminta fasilitas untuk membiaya,” terangnya.
Sementara itu pihak BNI menegaskan bahwa kegiatan di Garut, Jawa Barat, pada Jumat lalu (19/1) merupakan program kerja sama dengan Kementerian Desa dalam rangka mendukung pengembangan BUMDes yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.
Penjelasan BNI tersebut menanggapi adanya tuduhan dari Said Didu bahwa kegiatan Jokowi di Garut itu dibiayai oleh BNI dan dinilai menyalahi.
Corporate Secretary BN, Kiryanto menjelaskan terkait kerjasama Kemendesa dengan BNI, memang selama ini ditujukan untuk keperluan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
“Kemendesa bekerja sama dengan BNI bertujuan untuk mendorong Pembentukan dan pengembangan BUMDES di seluruh Indonesia sehingga seluruh program yang masuk ke desa benar-benar didukung oleh kelembagaan ekonomi yang kuat di desa seperti BUMDES,” jelasnya dalam keterangan tertulisnya Ahad (20/1).
Kiryanto menyebutkan bentuk-bentuk program yang dilakukan meliputi Pelatihan pengelola BUMDES dan menjadi BUMDES sebagai agen 46 di mana BNI bisa memanfaatkan BUMDES sebagai agen tanpa harus membuka cabang atau unit baru yang membutuhkan biaya tinggi. Tetapi cukup dengan bermitra degan BUMDES saja.
Selain itu BNI juga memberikan KUR kepada mitra usaha BUMDES yang ada di desa-desa. Dalam pelaksanaan kegiatan program kerjasama pengembangan BUMDES, di beberapa kesempatan BNI memberikan dukungan pembiayaan dan pelatihan.
“Dukungan tersebut semata merupakan dukungan kepada mitra kerja BNI dalam konteks kerjasama yg bersifat bisnis antar lembaga, sebagaimana BNI melakukan dengan lembaga-lembaga lainnya,” tegasnya.
Seperti diketahui pada Jumat dan Sabtu pekan ini, Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Garut, Jawa Barat dimana terdapat dua acara yang melibatkan BNI yakni program Kewirausahaan Petani, Program Mekaar Naik Kelas, dan Kegiatan Mengawal Musim Tanam Okmar 2018/2019.[]
Rakisa
