Dirop PTP2  Marisi Mengakui HGU Habis tahun 2002

Medan, SSOL- Sidang lanjutan kasus tanah yang digelar Pengadilan Negeri Tipikor Medan, melibatkan pengusaha ternama Tamin Sukardi, yang menjadi terdakwa dalam kasus tersebut.

Adalah majelis hakim pengadilan Tipikor  yang diketua Wahyu Prasetyo melanjutkan persidangan terhadap Tamin Sukardi yang didakwa menyelewengkan aset PTPN 2 lahan seluas 106 hektar dengan menghadirkan dua saksi, Senin (21/5) yang lalu.

Kesaksian Direktur Operasional PTPN 2 Marisi Butar Butar  menjelaskan tidak  mengetahui terdakwa Tamin Sukardi menjual tanah negara.”Saya tidak tau itu pak hakim,” ujar saksi yang menjabat sebagai Dirop PTPN 2 sejak 2016 tersebut.

Menurutnya,tanah seluas 106 dari 5873 hektar  yang berlokasi di Pasar IV Desa Helvetia sejak 2002 sudah habis HGUnya dan  tidak diperpanjang lagi. Bahkan 2011 tanah seluas 74 dari 106 hektar tersebut sudah dieksekusi dan diserahkan kepada 65 warga selaku pemiliknya.

Karena itu, lanjut Marisi PTPN 2 sudah menghapus bukukan tanah tersebut dari aset,setelah minta legal opini dari Kejatisu dan Pengadilan Tinggi (PT) dan BPKP.  Hanya saja tanah tersebut belum dicoret dari neraca aktiva karena masih menunggu izin Menteri BUMN selaku pemegang saham. Menurut Marisi seharusnya tanah tersebut dikembalikan ke negara. Namun sampai saat ini PTPN2 belum merealisasikannya karena menunggu persetujuan pemegang saham.

Selain  Marisi, juga dihadirkan Keneddy Sibarani sebagai saksi dalam kasus tersebut. Menurut Kenedy pihak PTPN2, tidak merasa dirugikan karena sudah jelas itu bukan aset setelah adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (eksekusi). Hal itu sebagaimana yang ditegaskan Kabag Hukum PTPN2 Kennedy Sibarani, dalam kesaksiannya menyebutkan PTPN2 masih tetap melakukan divestasi (pengalihan) tanah seluas 32 hektar kepada Alwashliyah seharga Rp 8 miliar, walau lahan tersebut eks HGU.”Saya gak tau landasannya kenapa PTPN2 bisa mengalihkan tanah eks HGU,” ujar saksi.Namun saksi mengakui dana divestasi Rp 8 miliar tersebut masih disimpan di kas PTPN2.

Kuasa Hukum Bantah

Suhardi selaku Ketua Tim Kuasa Hukum menyebut, dakwaan jaksa keliru dan melanggar asas hukum peradilan. Suhardi menjelaskan, ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dimana Putusan Pengadilan tersebut, dihasilkan melalui proses peradilan yang adil dan dilakukan oleh lembaga penegak keadilan yang diakui satu-satunya di dalam sistem Negara hukum di Negara Republik Indonesia.

Disebutkannya bahwa putusan perkara pidana mengungkap fakta bahwa, Surat Pembagian Tanah Sawah /Ladang (SKPTSL) 1954 diterbitkan oleh Gubernur Ub Residen/Kepala Kantor Penyelenggara Pembagian Tanah Sawah/Ladang, Ub. Bupati Dp Yang Dijabat oleh Munar S Hamidjojo.

Soal fatwa Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tanggal 21 Maret 2012 yang secara tegas menyatakan pelaksanaan penghapusbukuan dan pemindahtangan aktiva tetap Badan Usaha Milik Negara sepanjang berkaitan dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Maka ketentuan hukum yang harus diberlakukan adalah, aktiva tetap tersebut tidak lagi menjadi milik atau dikuasai oleh BUMN;

Hal itu didukung dengan Pendapat Hukum atau Legal opini Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tanggal 10 Maret 2017 yang berkesimpulan. Antara lain sebagai berikut, bahwa mengingat terhadap objek tanah sengketa dimaksud, sudah tidak ada lagi upaya hukum (Litigasi) dan telah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W.2U4.781/Pdt/04.10/V/2011 tanggal 04 Mei 2011. Maka semua pihak wajib menghormati proses hukum yang sudah final tersebut.

Rafli Tanjung