Direktur Eksekutif Letras Hendrico SH :  Kejatisu Diminta Serius Tangani Kasus Dugaan Korupsi Amran Utheh, M Zein Dan Hidayati #Penyidik Kejatisu Belajar ke KPK

Medan, SSOL-Direktur Eksekutif Lembaga Transparansi (Letras)  Hendrico SH meminta penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) untuk serius dalami kasus dugaan korupsi Amran Utheh,  Zein Dan Hidayati. Dimana, Amran Utheh disebut-sebut terlibat dugaan korupsi dana sosialisasi peningkatan aparatur pemerintah desa di Badan Pemberdayaan Masyarakat Sumut Tahun Anggaran 2015 senilai Rp 40,8 milyar.

Dan Hidayati selama menjabat Kadis Lingkungan Hidup, disinyalir terlibat korupsi proyek penggunaan langsung atas penerimaan restribusi jasa usaha dengan pagu anggaran Rp 817.994.886. serta proyek pengadaan kapal speed boat dan mesin genset yang diduga merugikan negara sebesar Rp 371.500.000 tahun anggaran 2012.

Sementara M Zein saat menjabat Kadis Koperasi dan UKM Sumut terindikasi dugaan korupsi yang merugikan negara dari sejumlah proyek bersumber dari APBD 2016 yakni, proyek pengadaan Outdoor Information System’ menelan anggaran Rp 890.000.000 yang dikerjakan CV Rendie Berdikari. Dan pengadaan peralatan studio audio dan film anggarannya Rp 960.000.000 dikerjakan CV Royal. Juga proyek pengadaan buku profil dengan anggaran Rp 548.860.000 pada tahun 2016 yang dikerjakan CV Kreasi Persada.

“Jika penyidik Kejatisu serius dalami kasus dugaan korupsi tersebut tentu Amran Utheh,  M Zein dan Hidayati sudah dijadikan tersangka dan ditahan agar tidak menghilangkan barang bukti dan dokumen yang menjerat mereka,’ tegas Hendrico menjawab wartawan, Minggu (11/3), ketika diminta tanggapannya soal kasus dugaan korupsi tersebut.

Menurut Hendrico, bila tak mampu menjerat siapa pelaku utama dugaan korupsi kasus tersebut maka penyidik Kejatisu sudah sepatutnya belajar ke penyidik KPK atau melibatkan pihak penyidik KPK untuk menanganinya dan mendalaminya agar bisa dilanjutkan ke pengadilan.

“Harus ada kepastian hukum, artinya kasus dugaan korupsi itu jangan sampai mengambang dan berulang tahun di tangani penyidik Kejatisu. Bila ini terjadi di lembaga Kejaksaan efeknya akan berdampak negatif rasa kepercayaan masyarakat berkurang sebab tidak tertutup kemungkinan ada oknum Kejatisu sudah “main mata” dengan calon tersangka Amran Utheh,  M Zein dan Hidayati,” tandas Hendrico.

Dikatakan Hendrico, pihaknya juga lewat  Letras siap mengawal kasus ini hingga ke meja hijau. Dimana, ia akan menyurati Kajatisu dan Kejaksaan Agung maupun KPK untuk mempertanyakan sudah sejauh mana penanganan kasus dugaan korupsi itu. Agar kasus dugaan korupsi ini tidak jalan di tempat.

“Kelihatannya kan lucu, Amran Utheh yang dinaikkan statusnya tersangka tiba-tiba pihak Kejatisu klarifikasi lagi bahwa Amran Utheh masih sebagai saksi. Nah, masyarakat awam maupun pendekar hukum yang anti korupsi tentu merasa aneh saja atas kejadian ini. Kog bisa ya,” ujar Hendrico bertanya.

Seperti diketahui, hingga hari ini Kejatisu belum juga menaikkan status Amran Utheh sebagai tersangka. Padahal, Edita Siburian sudah diperiksa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Nah, ini jelas menjadi pertanyaan besar kepada penyidik Kejatisu. Kenapa di bulan Agustus 2017 sudah pernah menetapkan sebagai tersangka tapi beberapa hari kemudian penyidik mengklaim bahwa Amran Utheh masih diperiksa sebagai saksi, padahal dia Kuasa Pengguna Anggaran.

Sementara 3 rekanannya yakni : Rahmat Jaya Pramana selaku Direktur PT Ekspo Kreatif Indo, Taufik selaku Direktur Mitra Multi Jomunication dan Budiyanto Suryanata selaku Direktur PT Proxima Convex dan Elita Siburian sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Begitu juga Hidayati selama menjabat Kadis Lingkungan Hidup, disinyalir terlibat bocornya dana kas UPT BLH Sumut yang merupakan PAD yang merugikan negara. Bahkan kuat dugaan adanya suap dan gratifikasi yang diterima Hidayati dari perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan. Seperti perusahaan PT Zuisin Kim, Pabrik Keramik, Musiman dan peternakan babi di Simalungun dan Siantar.

Ironinya lagi, Hidayati disebut- sebut mengakui mendapat jatah proyek dari Dinas Pendidikan Sumut senilai milyaran rupiah melalui salah satu panitia pengadaan di Dinas Pendidikan Sumut. Dengan jatah proyek inilah yang dicoba diperjualbelikan oleh Hidayati dengan syarat dari proyek itu mendapat keuntungan berupa fee.

Ketika dikonfirmasi lewat via SMS, baik Amran Utheh, dan Hidayati maupun  Mohammad Zein terkait permintaan ke Gubsu untuk mencopot jabatan mereka dan desakan Kejatisu untuk segera menetapkan mereka jadi tersangka, tidak ada balasan atau menjawabnya. Kabarnya mereka tidak takut dicopot dan ditetapkan sebagai tersangka karena disinyalir sudah memberi “ipit-ipit’ kepada orang Gubsu dan Kejatisu. (WAN)

Zulham