Dibeberapa Daerah Stiker Coklit Kurang, Kok Bisa? 

MEDAN – Sangat disayangkan pendistribusian stiker coklit ke beberapa daerah masih kurang. Padahal stiker coklit ini salah satu alat kerja petugas pemutakhir data pemilih (PPDP). Akibatnya, terjadi turbolensi pada pemilih baru dan data pemilih yang ada di form A-KWK.

Kekurangan itu terjadi di Kota Medan sendiri, Kabupaten Tobasa, Langkat, Binjai, Deli Serdang dan beberpaa kabupaten kota lainnya. Misalnya di Kabupaten Tobasa, stiker coklit kurang dari jumlah penduduk yang ada. Untuk jumlah penduduk Tobasa lebih kurang berjumlah 61 ribu jiwa, sementara stiker coklit yang didistribusi cuma 31 ribu.

“Ini sangat aneh, kurangnya sampai setengah sendiri. Namun sangat disayangkan ketika hal ini ditanya pada sekretaris KPU malah tidak mengetahuinya. Dalam hal ini KPU harus bertanggungjawab, karena akan menyebabkan data invalid di Pilkada mendatang. Belum lagi kita bahas soal anggaran, perushaan yang ditunjuk dan siapa yang mengerjakannya,” terang koordinator JPPR SUmut, Darwin Sipahutar.

Mengenai 1,5 juta lembar jenis stiker coklit yang masih tertahan, sehingga ada sebahagian rumah penduduk yang sudah menjalani tahapan pencoklitan, namun tidak disertai penempelan stiker tersebut. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut, Mulia Banurea angkat bicara.

Banurea mengatakan, terkait stiker coklit tim PPDP yang masih bertugas hingga 18 Februari 2018, dan bahwa kemarin kenapa terjadi kekuarangan, hal tersebut dikarenakan ada diluar dugaan jajaran KPU kabupaten / kota saat meminta jumlah stiker terhadap kartu keluarga (kk) yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

Akibatnya, ada data yang simpang siur itu, ucap Mulia.  Sehingga dalam perencanaan itu ada kekurangan di kabupaten/kota. Didahulukan untuk penyelesaian kepada yang memiliki stiker, karena  pihaknya beranggapan masih ada waktu.

“Insyaallah dari pengadaan menegaskan 10 Februari  ini sudah diselesaikan.  Kalau waktu itu perencanaan kita jumlah pemilih yang kita duga ada 10 juta sekian, maka  kami mengambil jalan pintas setiap KK 3 orang kita simulasikan, ternyata data itukan tetap berubah. 10,2 juta sekian, berdasarkan hasil pemilu dan pilkada tahap kedua (2017) plus 8 daerah hasil pemilu,” terangnya.

Namun demikian disampaikan Mulia kembali, sejauh ini KPU kabupaten / kota maupun tim PPDP yang bertugas dilapangan dinilai belum menyampaikan keluhannya.” Sampai saat ini teman-teman  belum ada keluhan kepada kami, tapi kami sampaikan utamakan yang ada stikernya,” ungkapnya.

Sementara, menurut keterangan Zulham, bidang pengadaan stiker coklit di KPU Sumut, dirinya memang membenarkan terjadinya kekurangan stiker coklit saat ini. Untuk  mengatasi hal tersebut pihaknya segera melakukan pelelangan kembali, sehingga dijanjikan akan segera mendistribusikannya ke kabupaten / kota dalam wkatu dekat.

“Kita lelang ulang, ada 1,5 juta lembar lagi, kan masih ada waku, tanggal 10 Februari (2018) ini sudah kita sebarkan lah,” kata Zulham, Kamis (8/2). (Avi)

Editor : Yeni Sitorus