BPI Batu Bara Soroti Proyek Rehab Jalan Produksi Perikanan 

Batu Bara, SSOL.Com- Sempat menjadi perbincangan hangat di masyarakat, terkait rehab jalan produksi perikanan yang diduga lain peruntukan, di tambah dengan gonjang -ganjing adanya sengketa dengan pemilik lahan.

Terkait dengan klaim sengketa lahan, Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA-RI) Kabupaten Batu Bara, melalui ketua Investigasi Darmansyah, angkat bicara, di Markas Wappress, Senin (30/112020).

Darman menjelaskan, Pantai Sejarah itu tempat masyarakat Desa Perupuk bermain, dulu dilokasi pantai tidak ada hutan, melainkan pasir putih dan bangunan pusat penelitian udang dan perumahan karyawan, jelasnya mengulangi ucapan Elfi Haris.

Lanjut Darman, seandainya kita berasumsi ini jalur hijau, maka tidak boleh dilakukan penebangan pohon, apalagi mendirikan bangunan. meskipun itu bangunan pemerintah. Akan tetapi saat ini dipantai sejarah berdiri kokoh Kantor pemerintahan.

Kalau saat ini pemerintah masih mengeluarkan Hak Pengelolaan untuk tanah yang telah memiliki bukti kepemilikan yang sah,  pasti ada kekeliruan. Karena dampak dari kekeliruan itu cukup besar; masyarakat bisa kehilangan Hak Milik atas tanah, atau sebaliknya pemegang Hak Pengelolaan  tidak mempunyai kawasan yang akan di kelola, papar Darman.

“Masyarakat mengklaim atas lahan tersebut karena mempunyai surat yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik itu SK Camat, Notaris, Kepala Desa ataupun mungkin sudah ada yang bersertifikat BPN, tutur Elfi.

Ketua Investigasi BPI KPNPA RI Batu Bara, Darmansyah, mengatakan, sesuai Peraturan Menteri Kehutanan No. P.37/MENHUT-ll/2007 tentang hutan kemasyarakatan, sesuai Pasal 6 bahwa, kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai areal kerja hutan kemasyarakatan adalah kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi.

Pada Pasal 7 disebutkan  bahwa, kawasan hutan lindung dan hutan produksi dapat ditetapkan sebagai areal kerja hutan kemasyarakatan dengan ketentuan, belum dibebani hak atau izin dalam pemanfaatan hasil hutan, dan menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat.

Dan Bagian Kedua pasal 2 tentang Azas dan Prinsip, menyebutkan harus bermanfaat dan lestari secara ekologi, ekonomi, sosial dan budaya, musyawarah – mufakat dan keadilan. Tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan kayu hanya dapat dilakukan dari hasil kegiatan penanaman.

Mempertimbangkan keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya, menumbuh kembangkan keanekaragaman komoditas dan jasa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan, memerankan masyarakat sebagai pelaku utama, ulas Darman.

Darman juga menjelaskan, pemanfaatan dan pengelolaan hutan harus menganut prinsip, adanya kepastian hukum, transparansi dan akuntabilitas publik, serta partisipatif dalam pengambilan keputusan.

Sedangkan areal Kerja Hutan Kemasyarakatan adalah kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi, dan harus sesuai dengan ketentuan, diantaranya, belum dibebani hak atau izin dalam pemanfaatan hasil hutan, dan menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat.

BPI “KPNPA RI menduga adanya pelanggar peraturan dan perundang-undangan dalam pelaksanaan pembangunan rehab jalan produksi perikanan dan taman wisata alam tersebut”, ucap Darmansyah.

Saat di konfirmasi dengan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara, Antoni, menjelaskan, pekerjaan rehab jalan produksi perikanan atas kerja sama dengan kelompok tani pecinta mangrove Kabupaten Batu Bara, sebutnya.

Ramadhan Fajrin