Bangunan Tembok di Kelurahan Bunga Tanjung Disinyalir Tidak Memiliki Izin.

Tanjungbalai,SSOLCom-Bangunan di Jalan Mawar ( Rawo) Lk.I Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur kota Tanjungbalai, telah dibangun tembok pagar yang melebihi batas diduga tidak memiliki izin (11/1/2022)

Dalam hal ini bangunan yang tanpa izin harus segera ditindak,diduga bangunan tersebut Menurut rencana akan dibangun gudang sehingga meresahkan masyarakat yang bangunan pagarnya melebihi 2 meter yang tidak sesuai dengan aturan.
“seharusnya dia memiliki IMB-nya dulu, jadi permasalahannya itu, harus mengurus perizinan dulu,” ungkap warga yang keberatan disebutkan identitasnya.

Permasalahan ini tidak boleh dianggap sepele, Pemerintah Kota harus segera bertindak khususnya Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak Perda penertib bangunan liar.

Berdasarkan ketentuan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (“UUBG”), rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah susun, dan rumah tinggal sementara untuk hunian termasuk dalam kategori bangunan gedung.

Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung (Pasal 7 ayat [1] UUBG). Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan (Pasal 7 ayat [2] UUBG).

Pengaturan mengenai IMB diatur lebih lanjut dalam PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (“PP 36/2005”). Setiap orang yang ingin mendirikan bangunan gedung harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan oleh pemerintah daerah (Pemda) melalui proses permohonan izin (Pasal 14 ayat [1] dan [2] PP 36/2005). Permohonan IMB kepada harus dilengkapi dengan (Pasal 15 ayat [1] PP 36/2005):

Bangunan gedung yang telah berdiri, tetapi belum memiliki izin mendirikan bangunan pada saat undang-undang ini diberlakukan, untuk memperoleh izin mendirikan bangunan harus mendapatkan sertifikat laik fungsi berdasarkan ketentuan undang-undang ini.”

Jadi, kewajiban untuk melengkapi setiap pembangunan rumah dengan IMB berlaku kepada setiap orang, dan tidak ada pengecualian tertentu untuk penduduk. Memang dalam pratiknya, pelaksanaan kewajiban untuk melengkapi pembangunan rumah dengan IMB berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat dan juga penegakan hukum dari pihak pemerintah daerah.

Menurut Ketua Lembaga Pemantau Penggunaan Keuangan Negara ( LPPKN ) Hermansyah Caniago, Kepala Satpol PP terkesan tutup mata atau boleh jadi Kong kalikong dengan pemilik bangunan liar,sementara PLT.Wali kota Tanjungbalai saat ini sedang menggalakkan peningkatan PAD dalam sektor manapun termasuk dari PAD IMB.

Untuk itu meminta kepada Kepala Satpoll PP segera bertindak membongkar bangunan tersebut karena tidak memiliki izin dalam mendirikan bangunan liar.

S.Marpaung

LEAVE A REPLY