ATM Kosong, Penerima PKH Bayar 5000 Diagen  BRILINK, BRI Tanjungbalai Lepas Tangan

Tanjungbalai,SSOL.COM-Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin, sangat membantu kehidupan bagi mereka yang membutuhkan, sesuai dengan Permensos No 1 Tahun 2018
Pemerintah pusat dalam hal ini kementerian sosial telah memberikan metode pengambilan bantuan sosial non tunai, yaitu melalui perbankan dgn menggunakan kartu atm yang dapat digunakan disetiap mesin anjungan tunai mandiri maupun agen-agen bank yang tersebar.
Penyaluran bantuan PKH di Kota Tanjungbalai,-sebagai salah satu kota penerima bantuan sosial yg langsung berhubungan dengan  kemensos- adalah Bank BRI yang  ditunjuk langsung oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Sebagaimana  harapan bahwa penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat miskin dan rentan miskin tersebut seyogianya memberikan rasa aman kepada masyarakat terhadap bantuannya,dimana penggunaan Himbara bisa menguatkan semangat 3 T (Tepat sasaran,Tepat waktu dan tepat jumlah).
Namun sangat disayangkan yang terjadi di Kota Tanjungbalai tepatnya di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tualang Raso,dimana salah satu agen brilink BRI meminta bayaran uang kurang lebih sebesar 5.000 sd 10.000 rupiah dalam setiap penyaluran PKH.
Anehnya lagi tepat didepan Brilink Bri tersebut adalah kantor BRI Unit Teluk Nibung yang dilengkapi mesin ATM sebanyak 3 Unit dalam keadaan uang kosong, sehingga KPM PKH terpaksa  untuk mengambil bantuannya ke agen Brilink yang dikenakan pembayaran setiap transaksi pengambilan bantuan PKH.
Hal ini cukup aneh dan membingungkan seolah-olah hal tersebut terjadi karena diduga sudah dikondisikan oleh pihak tertentu, bagaimana pun agen Brilink merupakan binaan dari Bri Cab.Tanjungbalai.
Ketika Pihak Bri dikonfirmasi oleh SSOL.COM dalam hal ini Bapak Junaidi selaku Supervisor Unit mengatakan bahwa Brilink tersebut merupakan Binaan Bri Asahan sehingga mereka tidak punya wewenang untuk melakukan pembinaan dan menurutnya pembayaran 5.000 yang dibebankan  oleh Pihak Brilink kepada KPM PKH diluar tanggungjawab mereka.(Tanjungbalai/21/01/2020)
Sementara itu Kabid Linjamsos Dinas Sosial Kota Tanjungbalai Ibu Siti Fatimah,SE,M.AP, mengatakan bahwa pembayaran dalam setiap pengambilan bantuan dimanapun tidak dibenarkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di PKH, dan apabila ada yang terjadi seperti informasi tsb akan kami tindaklanjuti, sebab hal tersebut tidak sesuai dengan juknis penyaluran bantuan sosial pkh dan sebelumnya juga sudah dikoordinasikan bersama dengan pihak Bri Cab.Tanjungbalai yang dihadiri langsung Oleh Pimpinan Cabang Bri Tanjungbalai dan semua sepakat (Dinsos dan Bri )  untuk meminimalisir kemungkinan yang terjadi,dengan dibuatnya surat edaran Bri Cab.Tanjungbalai kepada seluruh agen Brilink Se-kota Tanjungbalai untuk tidak melakukan pembebanan pembayaran jasa,pungutan ataupun kutipan kepada setiap KPM PKH yang melakukan transaksi dalam penarikan bantuan sosial PKHnya.
Tapi yang mengherankan kita kenapa masih tetap ada yang terjadi hal seperti ini. Ungkap Siti Fatimah kepada SSOL.
Hermansyah Caniago.