Kisaran, SSOL.COM – Rippy Hamdani,seorang anggotan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan, merasa kecewa dengan perlakukan pihak RSUD Haji Abdul Manan Simatupang,Kisaran,yang telah menelantarkan dirinya saat mendatangi Rumah Sakit tersebut pada Sabtu (11/04) sekira pukul 09.00 Wib.
Rippy Hamdani datang untuk memeriksakan kesehatannya ke pihak RSUD-HAMS Kisaran.Dia menyatakan bahwa dirinya sempat turut melayat ke rumah duka Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) dari fraksi Partai Golkar yang meninggal dunia dan dinyatakan positif Covid-19 pada beberapa waktu lalu.
Diceritakan Rippy bahwa kehadiran dirinya justru atas arahan dari Direktur Utama RSUD-HAMS, Kisaran, dr Edy Iskandar yang meminta dirinya untuk hadir pada Sabtu (11/04) pukul 09.00 Wib, agar dilakukan pemeriksaan kesehatan.
Namun saat sampai di RSUD-HAMS Kisaran, para petugas dan perawat rumah sakti tidak langsung melayani atau mengarahkan Rippy untuk melapor ke pihak Tata Usaha.Begitu juga pihak tata usaha menyatakan tidak berani mengambil keputusan dan harus menunggu perintah dari Dirut RSUD-HAMS Kisaran, dr Edy Iskandar.
Sejurus kemudian Rippy lalu coba menghubungi dr Edy Iskandar.Namun saat dihubungi melalui telepon, nomor handphone sang Dirut RSU-HAMS Kisaran itu tidak bisa dihubungi karena sedang tidak aktif.
“Saya kecewa atas sikap pelayanan pihak RSU-HAMS Kisaran, karena ketika saya ingin melapor untuk menguji kesehatan tidak mendapatkan kejelasan yang pasti.Saya khawatir jika terus begini kualitas pelayanan yang dilakukan untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Asahan dapat membahayakan bagi masyarakat, Jadi,saya minta agar Dirut RSU-HAMS Kisaran dapat lebih kooperatif dalam penanganan, pasien”papar Rippy kepada wartawan. Sabtu (11/4)
Terkait hal itu salah seorang perawat yang enggan disebutkan namanya menyebutkan bahwa saat ini RSU-HAMS Kisaran sedang kekurangan alat Rapid Test untuk masyarakat.Oleh karenanya terbuka kemungkinan warga masyarakat yang ingin melakukan uji kesehatan terkait Covid-19 sedikit terkendala sebagai imbas lambannya Pemerintah Daerah menyediakan alat Rapid Test.
“Kekurangan alat Rapid Test menjadi kendala saat ini, mungkin hal itu yang menjadi permasalahan anggota DPRD Asahan itu tidak dapat dilakukan uji kesehatan,”kata si perawat.
Sekretaris Dinas Kesehatan Kabuapaen Asahan, Nurdin yang dihubungi secara terpisah,terkesan tidak dapat menjawab secara pasti kapan alat Rapid Test dapat tersedia di RSU-HAMS.Dia hanya berharap agar masyarakat jangan panik.
“Ini situasi darurat dan harus kita menghadapinya secara bersama-sama.Jangan panik”ujar Nurdin saat dikonfirmasi oleh wartawan melalui telepon. Sabtu (11/04)
Sementara Juru Bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Asahan, Rahmad Hidayat membantah dan menjelaskan terkait anggota DPRD Kabupaten Asahan yang merasa tidak dilayani di RSUD-HAMS Kisaran, bahwa akan dilakukan pemeriksaan secara khusus karena saat ini masih dilakukan pemeriksaan terhadap warga disekitar Almarhum Anggota DPRD Sumut dan warga disekitar rumah salah seorang Kepala Dinas yang dinyatakan Pasien Dalam Pemantauan (PDP).
“Bukan tidak ada alat Rapid Test disana, namun saya sudah koordinasi dengan Dirut RSU-HAMS Kisaran, bahwa anggota dewan tersebut akan dilakukan uji kesehatan setelah tim gugus selesai melakukan uji kesehatan terhadap warga sekitar yang dinyatakan ODP pasca ditetapkannya status positif Almarhum Anggota DPRD Sumut, dan warga sekitar rumah salah seorang Kepala Dinas yang dinyatakan Pasien Dalam Pemantauan (PDP), sehingga tidak dilakukan pemeriksaan secara bersama-sama karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan baru,”papar Rahmat yang sehari-hanya bertugas sebagai Kadis Kominfo Kabupaten Asahan saat dikonfirmasi melalui telepon.
Sementara itu,Ketua Pergerakan Mahasiswa Tangkap Komplotan Para Koruptor (Permata-KPK) Kabupaten Asahan, Shollahuddin Marpaung, SH menilai penolakan terhadap anggota DPRD Kabupaten Asahan yang ingin menguji kesehatan terkait Covid-19 di RSU-HAMS Kisaran merupakan hal yang sangat mengecewakan Apalagi sikap tak terpuji yang diperlihatkam pihak RSUD HAMS berkaitan dengan aksi memerangi wabah virus corona yang menjadi momok menakutkan di tengah masyarakat.
“Kalau seorang anggota DPRD saja tak dipedulikan, bagaimana pula dengan masyarakat biasa yang ingin memeriksakan kesehatan ? Kinilah saatnya bagi Bupati Asahan untuk mengevaluasi kinerja Dirut RSU-HAMS Kisaran ini.Sudah sepatutnya si Dirut ini dicopot,”kata pria yang akrab disapa dengan panggilan Soleh itu kepada wartawan.
Rusli E Sitorus
