AMAN SUMUT : “Cabut Permen No 71 2016 Yang Sengsarakan Nelayan”

MEDAN – “Kami bukan koruptor pak, kami nelayan Belawan yang tak paham undang-undang. Yang kami tau pulang melaut harus bawa duit untuk anak istri. Hapus Permen No 71 tahun 2016 yang menyengsarakan¬† nelayan saja,” teriak ratusan Aman Sumut.

Kamis (8/2) pagi, sekitar ratusan nelayan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Nelayan Sumut (AMAN SUMUT) tumpah ke jalan. Massa melakukan aksi demo ditiga titik Kota Medan, diawali di Lapangan Merdeka lalu berjalan ke gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol, yang kemudian ke kantor Gubernur Sumatera Utara, di Jalan Diponegoro.

Mereka menyerukan keadilan untuk kehidupan nelayan Sumatera Utara yang merasa haknya didiskriminasi dan menuntut pemerintah mengkaji ulang Peraturan Mentri KP No 71 tahun 2016. Meminta DPRD Sumut untuk mengajukan peraturan pembagian zonanisasi bagi para nelayan kepada pemerintah pusat dan daerah.

“Sumut adalah bagian dari NKRI, jadi kenapa terjadi ketimpangan. Dengan adanya Permendagri tersebut, kami merasa didiskriminasi, harusnya diperlakukan sama dengan nelayan lain, misalnya Nelayan di Jawa dan lainnya,” teriak Alfiansyah, kordinator aksi siang itu.

Masih menurut AMAN SUMUT, akibat peraturan tersebut ekspor ikan Indonesia berdasarkan kajian ekonomi melorot tajam alias anjlok. Beberapa jenis alat tangkap pukat hela dan tarik baik satu maupun dua kapal diantara 5 s/d 30 GT, terancam tak beroprasi yang pastinya membuat ribuan nelayan dan 18.900 kapal nelayan terancam nganggur.

Padahal, perkembangan penangkapan ikan di laut sudah sangat berkembang pesat, termasuk alat tangkap yang sudah dimodifikasi guna mempermudah nelayan yang beroprasi di WRPP 571 Selat Malaka Pulau Ambalat. Sekarang apa yang terjadi pada kami rakyat kecil wahai Pak Jokowi dan Pak Gubernur,” teriak massa lagi.

Massa diterima oleh Amran Utheh, sebagai staf ahli pemerintahan dibidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. “Aspirasi ini akan kami tampung, semua keluhan bapak-bapak pasti disampaikan pada Gubernur yang sekarang ini sedang berada di Kota Padang, menghadiri Hari Pers Nasional (HPN),” terang Amran. (Avi)

Editor : Yeni Sitorus