Terkait Gugatan ASN, Kepala BKD Batu Bara Dinilai “Takut dan Pengecut” Ketika Di Konfirmasi, Begitu Juga Sekda.

Batu Bara. SSOL.COM- Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Batu Bara M Daud dinilai “Takut dan Pengecut” ketika di konfirmasi baik melalui pesan singkat hingga dikontak secara langsung lewat handphone seluler nya nomor +6281265446762. Dan begitu juga Sekda Kab Batu Bara Sakti Alam di hubungi pada nomor handphone pridanya +6281397040905, namun sayangnya tak juga direspon oleh mereka.

Sehubungan dengan hal itu, selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara Sakti Alam Siregar, SH, wajib transparan dan tidak menutup diri ketika di konfirmasi oleh Suarasumutonline.com soal perkembangan ada nya sengketa ASN, yang disengketakan itu adalah Surat Keputusan (SK) Bupati Batu Bara Nomor 256/BKD/2020 tentang pemberhentian, pengangkatan dan pemindahan PNS dari dan dalam jabatan administrator dan pengawas di lingkungan Pemkab Batu Bara, Jumat (17/7/2020).

Seperti diketahui, pada 15 Juli 2020 ada jadwal rapat. Rapat itu berdasarkan surat undangan Nomor : 005/4108, dalam hal untuk mempersiapkan jawaban Bapak Bupati Batu Bara terhadap surat Kantor Regional VI BKN.

Maka tidak menutup kemungkinan dalam rapat tersebut, berkaitan dengan surat dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Kantor Regional VI, Nomor : 425/KR.VI/BKN/VII/2020, Perihal : Mohon Klarifikasi Pemberhentian Dari Jabatan Administrasi a.n Irnawati SE, pada 8 Juli 2020, sebagaimana surat itu di tujukan kepada Yth Bupati Batu Bara.

Justru hal tersebut perlu untuk mendapatkan keterangan serta tanggapan dari pihak terkait, dalam hal ini Sekdakab Batu Bara, Kepala BKD, dan atau Inspektur, Asisten Pemerintah & Kesara, Asisten Admistrasi Umum, Kepala Dinas Sosial, Kabag Umum Setdakab, dan Kabag Organisasi Setdakab.

Karena mereka tercantum dalam lampiran surat undangan, dan juga bagian dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Sebagai mana yang dimaksud Baperjakat itu adalah, untuk menjamin kualitas dan obyektifitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah di setiap instansi.

Namun sayangnya, sampai berita ini di tayangkan, tidak satupun baik Setda maupun BKD merespon saat dihubungi. Hal ini seakan mengindikasikan bahwa benar telah terjadi kesalahan dalam proses pencopotan Irnawati sehingga memilih bungkam dari konfirmasi pewarta.

Sementara itu, mengenai adanya rapat bersama Sekdakab Batu Bara pada Rabu 15/7/2020, apakah tau apa hasilnya, sampai saat ini belum ada kabarnya atau hasilnya, baik itu secara lisan maupun tulisan, jawab Irnawati ketika dikonfirmasi lewat by-phone nya, Jumat (17/7/2020) pada pukul 15.40.

Menurut Irmawati, terkait materi gugatanya ke PTUN, dan surat yang dilayangkan nya ke BKN Regional VI, hendaknya Pemkab Batu Bara harus jujur, apa dasar hukumnya atas pemecatan saya dari Pj Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Fakir Miskin, dan di mutasi menjadi staf pada Kantor Camat Lau Tador.

Hanya 29 hari dan tak sampai satu bulan, lalu tiba-tiba di berhentikan tanpa alasan yang jelas, ini kan sudah kesewenang-wenangan namanya, ujar Irnawati.

Sambung Irnawati, soal gugatan saya ke PTUN sudah terang benderang, dan bahkan para awak media pun ikut berpartisipasi dalam meyiarkan dalam sebuah pemberitaan, untuk itu pihak Pemkab Batu Bara harus peka, pungkasnya.

Sementara langkah atau upaya gugatan Irnawati ke PTUN Medan, ini tak luput mendapat dukungan publik, lebih-lebih lagi dari Anggota DPRD Batu Bara tak kalah ketinggalan, yaitu salah satu dari Fraksi Demokrat mendukung penuh langkah Irnawati dalam gugatanya ke PTUN.

Nah artinya, itu adalah hak dia, maka upaya yang dilakukan Irnawati untuk mencari sebuah keadilan, itu syah-syah saja, dan saya sangat mendukungnya, kata salah satu dari Fraksi Partai Demokrat saat memberikan tanggapannya di ruang Fraksi Demokrat,

Aci Mukhlis

Comments

comments