PTUN Medan Gelar Sidang Pemeriksaan Kedua Atas Gugatan Irnawati Ke Zahir

Medan, SSOL.Com– Keberatan Irnawati atas pencopotan dirinya tanpa alasan yang jelas dari jabatan Kepala Bidang (Kabid) Penanganan Fakir Miskin di Dinas Sosial terus berlanjut. PTUN Medan pada Kamis 09-07-2020 menggelar sidang pemeriksaan kedua.

Kuasa hukum Irnawati, Dedi Suheri, SH., dalam konfrensi pers nya menjelaskan bahwa sidang kedua hari ini (Kamis,09/07/2020) masih bersifat tertutup dengan agenda sidang pemeriksaan lanjutan.

“Sidang hari ini adalah pemeriksaan persiapan kekurangan (Dismissal) dalam gugatan atau kuasa sudah dilakukan tadi sidang tertutup mungkin setelah dismissal hari ini selesai akan dilakukan sidang terbuka. Dalam kasus ini ada kesewenang-wenangan kita lihat dalam pencopotan jabatan Ibu Irnawati ini. Makanya itu kita gugat ke PTUN, kita berharap Pemkab Batubara membuktikan apa sebabnya pemecatan Ibu Irna, apakah ada pelanggaran berat seperti PP No. 53 tentang pemberhentian jabatan itu adalah adanya pelanggaran berat hingga dilakukan pencopotan jabatan itu,” Ujar Dedi.

Ditambahkan Dedi, pencopotan Irna memberikan dampak negatif bagi harkat dan martabatnya, mengingat saat menjabat Kabid PFM Irna sempat diperiksa oleh Kejatisu atas persoalan bansos sembako yang mencuat sebelum ia menjabat.

“Pencopotan ibu Irna dari jabatannya pasca menjalani pemeriksaan atas masalah sembako yang sedang ditangani Kejatisu seolah-olah mengkonfirmasi bahwa bu Irna terlibat, padahal masalah tersebut mencuat ke publik sejak Maret 2020 sebelum klien kita ini menjabat. Karenya kami berharap agar PTUN Medan dapat menyidangkan kasus ini sebaik-baiknya karena ini menyangkut dengan nama baik di masyarakat, keluarga maupun di rekan-rekan klien kita, dan harapan kita paling besar adalah rehabilitasi nama baik klien kita,” tegas Dedi mengakhiri.

Ditempat yang sama, Irnawati saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa ia masih syok atas pencopotannya dari jabatan kabid PFM.

“Saya masih syok, dan saya tidak tahu mengapa dicopot, tiba-tiba saja dalam 1 bulan saya terima SK pemberhentian dari jabatan eselon III menjadi staf biasa di kantor Camat Laut Tador ,” ucapnya.

Kepada wartawan Irna menjelaskan tujuannya menggugat Zahir hanya hanya ingin nama baik serta harga dirinya kembali.

“Saya tidak ada maksud melawan kepada siapapun. Gugatan ini murni dilakukan sebagai langkah konstitusional untuk memperjuangkan nama baik saya”.

Saat ditanyai apakah tidak takut karena tergugat merupakan Bupati Batu Bara, Irna menjelaskan sikap terbaik adalah hormat dan patuh.

“tidak bang, pemimpin bukan untuk ditakuti. tapi kalau dihormati dan dipatuhi iya. karena hormat itulah makanya saya menempuh cara cara terhormat dalam menyampaikan keberatan saya kepada putusan pak Bupati, sebelum PTUN saya sudah menyampaikan surat ke Bupati terlebih dahulu”, tutup Irna.

Sebelumnya, Irnawati, Kabid Penanganan Fakir Miskin di Dinas Sosial Kabupaten Batu Bara menggugat Surat Keputusan (SK) Bupati Batu Bara Nomor 256/BKD/2020 Tentang Pencopotan jabatannya di PTUN Medan.

M. Rizal

Comments

comments