Kerja Sama dengan Sejumlah Rumah Sakit Disetop, BPJS: Bukan Karena Defisit

ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi

JAKARTA, SSOL– Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terpaksa menghentikan kontrak kerja sama dengan sejumlah rumah sakit ditanah air. Persoalan tersebut dikarenakan rumah sakit belum memiliki sertifikat akreditasi.

Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf  memastikan penghentian kontrak bukan karena masalah defisit keuangan.

“Sampai saat ini pembayaran oleh BPJS Kesehatan tetap berjalan sesuai  dengan ketentuan yang berlaku,” kata M Iqbal dalam keterangan yang dikutip SSOL, Senin (7/1).

Apabila ada fasilitas kesehatan yang belum terbayarkan oleh BPJS Kesehatan, rumah sakit dapat menggunakan skemasupply chain financingdari pihak ke 3 yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Dalam skema ini, bank mengambil alih tagihan ke BPJS Kesehatan sehingga rumah sakit bisa cepat menerima pembayaran.

Iqbal menjelaskan, alasan pihaknya menghentikan kontrak kerja sama adalah karena rumah sakit belum memiliki sertifikat akreditasi. Padahal, sertifikat tersebut merupakan persyaratan wajib yang harus dipenuhi oleh setiap rumah sakit yang melayani Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) pada 2019.

“Akreditasi sesuai regulasi adalah syarat wajib. Diharapkan rumah sakit dapat memenuhi syarat tersebut,” ujarnya.

Ketentuan tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan di Pasal 67 Ayat (3) bahwa fasilitas kesehatan swasta yang memenuhi persyaratan dapat menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Selain itu, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.

Menurut dia, BPJS Kesehatan melakukan seleksi dan kredensialing yang melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dan/atau Asosiasi Fasilitas Kesehatan. Kriteria teknis yang menjadi pertimbangan BPJS Kesehatan untuk menyeleksi fasilitas kesehatan antara lain tenaga medis yang kompeten, kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan, dan komitmen pelayanan.

Adapun fasilitas kesehatan swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan wajib memperbaharui kontraknya setiap tahun. Namun, kontrak tersebut bersifat sukarela. “Hakekat dari kontrak adalah semangat mutual benefit,” ujarnya.

Dalam proses memperbarui kontrak kerja sama, BPJS Kesehatan melakukan rekredensialing untuk memastikan manfaat (benefit) yang diterima peserta berjalan dengan baik, sesuai kontrak selama ini. BPJS Kesehatan juga mempertimbangkan pendapat Dinas Kesehatan setempat.

Rakisa

Comments

comments