Kecewa dengan Kinerja Kadis Kanla, HNSI Langkat Akan Gelar Demo

Stabat, SSOL-Merasa kecewa dengan kinerja Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Kadis Kanla) Langkat, rukun nelayan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Langkat akan menggelar aksi demo di lingkungan Pemkab Langkat, Kamis (24/10) mendatang.

Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HNSI Langkat, Zulham Efendi kepada wartawan di Kota Stabat, Senin (21/10) jam 16.30 WIB. “Selama ini, Diskanla Langkat tidak pernah menunjukkan kemitraan yang baik dengan HNSI,” katanya

Menurut Zulham, sejak 2016 silam, dalam perekrutan proposal maupun penyaluran bantuan dari Diskanla Langkat untuk nelayan tidak tranfaran, sehingga menimbulkan permasalahan yang begitu kompleks di tengah masyarakat nelayan.

“Kami akan mengerahkan massa sekitar 300 an orang dan akan menggelar aksi di 3 titik, yaitu Kantor Bupati, Kantor DPRD dan Kantor Kejaksaan Negeri Langkat,” sambung Zulham.

Aktifis dan pemerhati lingkungan ini rencananya akan menyampaikan beberapa tuntutan, diantaranya meminta agar Aparat Penegak Hukum (APH) menangkap dan memeriksa Kadis Kanla Langkat yang tidak diduga tidak profesional dan amanah dalam menjalankan tugas.

Zulham mengaku, HNSI pernah mengajukan kerjasama dengan Diskanla tahun 2018 silam agar terlihat kemitraan yang baik antara HNSI dan Diskanla Langkat. Namun permohonan Zulham tak digubris SBY yang merupakan pimpinan di Diskanla Langkat.

“Cukuplah tahun 2016 dana sebesar 1,7 Miliar dan tahun 2017 dana sebesar 3,7 miliar bantuan untuk nelayan berakhir begitu saja tanpa diketahui kemana dana itu disalurkan,” sebut Zulham.

Zulham juga meminta agar Bupati Langkat meninjau kembali untuk menunjuk Kadis Kanla menjadi Kadis PUPR Langkat. “Periksa dan tangkap oknum-oknum yang bermain di pabrik es di Pangkalan Susu dan di Tanjung Pura yang menyebabkan pabrik itu tutup,” kesalnya.

Zulham juga meminta APH periksa dan tangkap oknum yang ‘bermain’ di pangkalan subsidi solar untuk nelayan di Desa Pekubuan, Kecamatan Tanjung Pura. Sebab, diduga ada kecurangan dalam penyalurannya, karena hanya dikendalikan oleh beberapa orang saja.

“Kami juga berharap dan bermohon kepada APH di Langkat untuk tidak membackup segala praktik korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab,” ketus Zulham.

DPC HNSI Langkat juga mengecam alihfungsi lahan mangrove menjadi perkebunan sawit dan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pabrik kelapa sawit (PKS) di sepanjang aliran sungai di Kecamatan Padang Tualang.

“Usut dan tangkap pelaku perusakan hutan mangrove yang akhir-akhir ini kian marak di Kecamatan Gebang, Langkat hanya untuk kepentingan pribadi segelintir orang,” kesalnya.

Diketahui, sedikitnya ada 50 rukun nelayan di 10 Kecamatan di Kabuten Langkat. Sembilan Kecamatan tersebar di pesisir Langkat dan satu Kecamatan terletak di Sugai Padang Tualang.

“Dari 50 rukun nelayan tersebut, tercatat hampir 20.000 nelayan yang butuh perhatian dan bantuan dari instansi terkait. Jadi, jangan sekali-sekali mencuri hak mereka.” Tegas Zulham sembari mengakhiri pembicaraan.

Fii

 

Comments

comments